Home / Headline / KJA Penyebab Air Danau Toba Tidak Sehat Dikonsumsi

KJA Penyebab Air Danau Toba Tidak Sehat Dikonsumsi

Wakil Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba

Jakarta, BP–Wakil Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba mengatakanPemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) harus mengurangi keramba jaring Apung (KJA) di Danau Toba  guna memperbaiki kualitas air  yang terus memburuk akibat peternakan ikan perusahaan dan masyarakat. Produksi   KJA tersebut harus ditekan dari 63 ribu ton menjadi 10 ribu ton per tahun, limbah domestik dan hotel di sekitar Pantai.

“Pakan ikan KJA merupakan salah satu faktor penyebab buruknya kualitas air,   selebihnya limbah domestik masyarakat, hotel dan lain-lain,” kata  Parlindungan Purba di ruangan wartawan DPR, Senayan Jakarta, Rabu (17/7).

Baca:  DPD Sumsel Butuhkan 3000 Dukungan

Menurut Parlindungan, untuk merealisasikan 10 ribu ton ikan per tahun, Pemprov Sumut harus tegas melaksanakan Pergub No.188/2017 tentang daya dukung dan daya tampung pencemaran di Danau Toba atas keberadaan produksi ikan KJA hingga tahun 2022 tersebut.

“Tujuh kabupatan di danau Toba juga ikut bertanggung jawab terhadap kualitas air danau itu, demi pelestarian lingkungan, dan kelangsungan pariwisata. Khsusunya KJA perusahaan. Kalau KJA rakyat jumlahnya kecil dan alternatifnya mudah. Jadi, Pemprov Sumut harus punya target lebih cepat untuk realisasi 10 ribu ton ikan per tahun,” tegasnya seraya menambahkan tujuh kabupaten yang membawahi danau Toba, adalah Kabupaten Simalungun, Tobasa, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo dan Kabupaten Samosir. Kepala Bidang dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Pemprov Sumut Rismawaty menegaskan, Pemprov Sumut sudah menerbitkan Pergub No.188 tahun 2017 dan sudah dilaksanakan. Terbukti KJA terus menurun, dari 83 ribu ton per tahun menjadi 63 ribu ton pada 2016 dan 42 ribu ton pada tahun 2017 dan dilakukan bertahap hingga tahun 2023.

Baca:  DPD RI Gelar RDM di Bali

“Pemprov Sumut juga sudah mengeluarkan larangan izin KJA baru, karena kwenangannya hanya mengeluarkan izin, selebihnya  Kementerian Pusat. Tujuh kabupaten di danau Toba juga dilarang keluarkan izin, karena kuotanya sudah habis. KJA ini terkait aspek sosial, ekonomi dan lingkungan,” tutur Rismawaty. #duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Alex Noerdin : Peringatan HUT RI Ke-74 Tahun Sebagai Ungkapan Rasa Syukur Kepada Allah

Palembang, BP Peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang ke -74 tahun, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2019, memiliki makna ...