Home / Headline / Mustahil Pemilihan Pimpinan MPR Secara Musyawarah

Mustahil Pemilihan Pimpinan MPR Secara Musyawarah

Johnny Plate

Jakarta, BP–Anggota MPR RI dari Fraksi NasDem, Johnny Plate menegaskan,   mustahil pemilihan pimpinan MPR RI dilakukan  secara musyawarah mufakat. Sebab, masing-masing partai di DPR RI memiliki kepentingan  berbeda-beda, meski sejatinya MPR RI mengutamakan koalisi kebangsaan untuk  kepentingan bangsa dan negara,

“Koalisi di MPR RI  untuk kepentingan bangsa dan negara terutama  membahas konstitusi, serta  sosialiasi empat pilar MPR RI. Jadi itu urusannya anggota , bukan fraksi.  Tapi, untuk paket pimpinan MPR nanti dipilih  melalui voting, karena fraksi memiliki kepentingan,” tegas Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (12/7)..

Baca:  10 Parpol Di Sumsel Dapat Bantuan Keuangan  Parpol Dari Pemprov Sumsel

Dikatakan,  meski koalisi Jokowi – Ma’ruf Amin mayoriitas di parlemen, 349 kursi DPR atau 60,7 persen (PDIP, Golkar, PKB, NasDem, dan PPP), tidak perlu khawatir  pimpinan MPR RI dijabat dari partai oposisi.”Sayaop timis 136 anggota DPD RI akan mendukung koalisi kebangsaan,” tuturnya.

Johnny berharap Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat tidak bergabung ke koalisi Jokowi – Ma’ruf Amin, sehingga akan ada penyeimbang yang efektif dan konstruktif untuk mewujudkan  pemerintahan sehat. “Pemerintahan yang sehat itu penting menghadapi tantangan global, baik ekonomi, maupun sosial politik yang bisa berdampak pada Indonesia,” tambahnya.

Baca:  KPU Coret 4 Parpol di 6 Kabupaten/Kota di Sumsel

Wakil Ketua DPD Nono Sampono, mengatakan,  MPR RI harus mengutamakan kepentingan bangsa sekaligus menjaga NKRI. Lepaskan   kepentingan politik, agar  terjadi   pro dan kontra soal kinerja pemerintah.

Menurut Nono, pemerintah tetap harus lebih kuat karena Indonesia menganut sistem presidensil, hanya saja tetap harus ada penyeimbang. Tidak boleh ada pemerintahan yang absolut. “Kini DPD sedang menuntaskan Tatib DPD RI untuk aturan calon pimpinan MPR RI lebih dari satu orang, jika paket MPR RI nanti lebih dari satu paket,” ungkapnya.

Baca:  Dana Parpol di Kota Palembang Bakal Naik

Pakar Tata Negara,  Said Salahuddin menegaskan, proses impeachment  lebih berat dibanding dengan proses amandemen UUD NRI 1945. Karena itu koalisi Jokowi – Ma’ruf Amin tak perlu khawatir, jika pimpinan MPR RI dari oposisi. “Untuk menyatukan suara DPD juga susah, jika tak ada figur yang kuat,” tambahnya. #duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Pasca Bentrok, Pemkab OKI dan Mesuji Lakukan Langkah Persuasif Redakan Kedua Kelompok yang Bertikai

Kayuagung, BP—Langkah Persuasif dilakukan oleh Pemkab Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel) dan Pemkab Mesuji, Provinsi Lampung. Dengan dibantu ...