Home / Headline / Terbukti Langgar Pidana Pemilu, Lima Komisioner KPU Palembang di Vonis 6 Bulan Penjara

Terbukti Langgar Pidana Pemilu, Lima Komisioner KPU Palembang di Vonis 6 Bulan Penjara

BP/DUDY OSKANDAR
Majelis hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang, Jumat (12/7) akhirnya menjatuhkan vonis enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun penjara kepada lima komisioner KPU Palembang dan denda Rp 10 juta subsider satu bulan penjara. Vonis ini sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang disampaikan kemarin sore.

Palembang, BP
Majelis hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang, Jumat (12/7) akhirnya menjatuhkan vonis enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun penjara kepada lima komisioner KPU Palembang dan denda Rp 10 juta subsider satu bulan penjara. Vonis ini sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang disampaikan kemarin sore.
Dalam vonis yang dibacakan majelis hakim yang diketuai Erma Suharti itu, hakim menilai para terdakwa terbukti bersalah dalam pelanggaran tindak pidana pemilu yang mengakibatkan masyarakat kehilangan hak pilih dalam pemilu 17 April 2019.
“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah menghilangkan hak pilih warga pada pemilu, maka dari itu Majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa dengan hukuman 6 bulan penjara, namun terdakwa tidak harus menjalani proses tersebut dan masa percobaan satu tahun,” kata Ketua Majelis Hakim, Erma Suharti saat membacakan putusannya.
Putusan tersebut sama dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut hukuman yang sama. Hanya saja Pasal yang diterapkan tiga mejelis hakim berbeda, yakni melanggar Pasal 554 UU Pemilu tentang Menghilangkan Hak Pilih Warga.
Selain hukuman penjara dengan masa percobaan, hakim turut mendenda lima terdakwa sebesar Rp10 juta subsider 1 bulan kurungan. Denda itu pun sesuai tuntutan JPU, Indah Kumalasari, Ursula Dewi dan Rico Budiman.
Hakim juga menilai para terdakwa secara tidak cermat melakukan pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu. Karena itu kelima terdakwa dikenakan Pasal 554 Undang-undang Pemilu Tahun 2017.
“Majelis hakim menggunakan metode yuridis pendekatan sesuai dengan perundang-undangam tertentu, mengenai aspek sosiologis dan hukum yang berlaku,” kata dia.
Usai membacakan vonis, majelis memberikan waktu kepada para terdakwa untuk mengajukan banding tiga hari usai putusan.
“Putusan hakim sama dengan apa yang kita tuntut kemarin, hanya saja pasal aja yang berbeda sesuai pertimbangan dari para majelis yang intinya perbuatan tedakwa ini terbukti,” kata JPU Ursula.
“Tuntutan tim JPU kemarin Pasal 510 UU Pemilu, tapi putusan Pasal 554. Tentuya itu ada pertimbangan dan kami pikir-pikir untuk banding,” katanya lagi.
Usai persidangan, penasihat hukum para terdakwa, Rusli Bastari memastikan akan mengajukan banding. Mereka mengklaim para terdakwa tidak bersalah.
“Kita masih menunggu salinan putusan dulu baru kita siapkan berkas memori banding,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Berkeliling Dengan Motor Curian, Penadah Dibekuk

Palembang, BP–Sedang berkeliling dengan mengendarai sepeda motor hasil curian, Edo Saputra (21), warga Desa Tapus, Kecamatan Pampangan, Kabupaten OKI dibekuk ...