Home / Headline / Soal Ganti Rugi Jembatan Musi IV , Komisi IV DPRD Sumsel Sentil Wagub Sumsel

Soal Ganti Rugi Jembatan Musi IV , Komisi IV DPRD Sumsel Sentil Wagub Sumsel

BP/DUDY OSKANDAR
Hj RA Anita Noeringhati

Palembang, BP
Komisi IV DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Hj RA Anita Noeringhati ingatkan pihak PU Bina Marga Sumsel  apa yang sudah dianggarkan itu harus dilaksanakan karena mekanisme anggaran yaitu dibahas, diparipurnakan dan disetujui DPRD Sumsel sudah dilewati.
Menurut Anita , berdasarkan aturan perundangan tidak boleh apa yang sudah dianggarkan dan disahkan dalam rapat paripurna di geser atau diperuntukkan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan DPRD Sumsel.
“ Menurut Kepala Dinas PU Bina Marga bahwa ini kebijakannya melalui Wakil Gubernur, kita pertanyakan anggaran yang sudah kita anggarkan kenapa harus kepada Wakil Gubernur, kecuali kalau memang ada mereka akan menganggarkan kembali, seharusnya sebagai kepala daerah mengayomi masyarakatnya, kepentingan masyarakatnya, karena denger sendiri masyarakat sudah cukup lama dari 2017 menunggu nunggu pembebasan lahan sementara ini untuk kepentingan umum, akses jalan sangat dibutuhkan,” katanya, Selasa (9/7).
Penambahan pembebasan lahan Musi IV tahun ini Rp23 miliar, kalau ditotal semuanya menurut politisi Partai Golkar ini bisa mencapai sekitar Rp30 miliar. Tapi belum ada yang dbayarkan sama sekali,” tambahnya.
Dia mengatakan, Komisi IV DPRD Sumsel akan terus mendorong pembayaran pembebasan lahan.
“Dari total 164 persil, 21 persil sudah dibebaskan. 20 persil diajukan, dan sisanya dibayarkan di APDB Perubahan,” kata Anita.
Terkait adanya penundaan pembayaran dari pembebasan lahan yang terkena proyek pembangunan jembatan musi IV dan adanya keluhan warga yang belum menerima ganti rugi lahan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Provinsi Sumsel H Darma Budhy SH ST MM menyampaikan permohonan maaf dan pengertian dari warga yang belum mendapatkan pencairan ganti rugi atas tanahnya.
Dijelaskan Darma Budhy, penundaan pencairan karena pihaknya sangat berhati-hati dan adanya permasalahan yang harus diteliti kembali sebelum melakukan pembayaran tersebut.
“Pada rapat pertemuan yang kita lakukan dengan sekitar 20 perwakilan warga pada tanggal 22 Maret 2019 mengenai prihal perealisasian ganti rugi lahan terkait pembangunnan jembatan Musi IV. Saat itu saya mendapat laporan sudah final maka saya katakan saat itu akan di lakukan pembayaran namun saat akan dilakukan pembayaran ternyata ada permasalahan yang membuannya ditunda,” kata Darma Budhy ketika dihubungi wartawan, Senin (8/7).
Kebijakan yang diambil untuk menunda sementara pencairan di karenakan adanya permasalahan. Pertama mengenai luasan dimana ada satu sertifikat di mana luasannya tidak sesuai dengan yang akan di bayarkan dan kedua ada permasalahan terkait permasalahan lama tinggal (solutiup) karena berdasarkan informasi ada penduduk yang baru tetapi dilaporkan dan di hitung lama dan ini mempengarui jumlah penggantian.
“Oleh karena ada permasalahan tersebutlah maka saya mengambil kebijakan untuk memanggil PPK dan menunda sementara pencairan ganti rugi agar dapat di telitih lagi karena ini menyangkut pertanggungjawaban keuangan Negara,” ujarnya.
Ditambahkan Darma Budhy, sebagai tindak lanjut pihaknya pun kembali mengadakan rapat sosialisasi pencairan ganti rugi dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti warga dan pihak Kecamatan yang memang pada rapat sebelumnya tidak di libatkan.
“Sebagai sosialisasi kembali kita mengadakan rapat bersama warga terkait dengan kali ini melibatkan pihak kecamatan agar semuanya menjadi jelas namun saat rapat terjadi Pro dan Kontra akan sosialisasi tersebut ada yang setuju di bayar terhadap 20 itu dan ada yang tidak setuju.
Permasalahannya kan pada kita jika dibayarkan segera nanti risikonya kita yang menanggung jika ada gugatan atau pengaduan yang sifatnya pidana jadi akhirnya saya memutuskan untuk kembali melakukan pendataan dari awal lagi dan sekarang masih dalam proses dan kita akan melakukan koordinasi dengan asisten satu terkait hal ini,” pungkasnya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Warga Pasang Patok Tapal Batas Muaraenim-Lahat

Muaraenim, BP–Puluhan warga Kelurahan Tungkal yang tergabung dalam Himpunan Keluarga Tungkal (HKT), Kecamatan Kota Muaraenim, Kabupaten Muaraenim, memasang patok tapal ...