Home / Pemerintahan / DPR Nilai Menteri Ekonomi Kebanyakan Akademisi

DPR Nilai Menteri Ekonomi Kebanyakan Akademisi

Maruarar Sirait (dpr.go.id)

Jakarta, BP –Anggota DPR RI  Maruarar Sirait mengakui, pertumbuhan ekonomi belum sesuai yang diinginkan. Meski  angka kemiskinan, pengangguran berkurang, namun angkanya belum signifikan.

“Penerimaan pajak juga belum tercapai. Oleh karena itu  harus ada keberanian menciptakan  langkah  luar biasa. Penerimaan negara 65 persen berasal dari pajak, kalau pajak itu tidak tercapai,  efeknya tinggi kepada APBN. Kalau penerimaan tidak tercapai, pasti pengeluaran juga menjadi tidak maksimal dan hutang negara juga bertambah,” ujar Maruarar di ruangan wartawan DPR Jakarta, Kamis (4/7).

Menurut dia,  sejumlah menteri di bidang ekonomi saat ini kebanyakan berlatar belakang akademisi dan birokrat. Jarang yang punya background pengusaha.

“Sudah saatnya dilakukan kombinasi antara pengusaha, teknokrat dengan akademisi. Kebijakan Presiden mesti didukung   Menterinya karena yang  memiliki visi misi adalah Presiden bukan menteri,” tutur politisi PDI Perjuangan tersebut.

Baca:  DPR Usulkan RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Anggota DPR RI Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun menegaskan, pertumbuhan ekonomi bukanlah segala-galanya. Kalau pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi kesenjangan tetap terjadi,  arti pertumbuhan ekonomi menjadi tidak tercapai. Idealnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dapat mensejahterakan masyarakat.

Misbakhun  menambahkan,  tax ratio Indonesia rendah akibat permasalahan  struktural di APBN. “Penerimaan kurang optimal tetapi biaya bunga kita naik. Hal ini yang harus menjadi perhatian tim ekonomi kita ke depan,” kata Misbakhun.

Yang harus dicari  dalam tim ekonomi lanjut dia,  bukanlah orang-orang dipuji orang asing atau memiliki  reputasi internasional, tetapi menteri yang loyal seratus persen kepada presiden.

Baca:  HMI Harus Melahirkan Kader Ekonom Andal

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto menilai target perekonomian Pemerintahan Jokowi belum tercapai bila ukurannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Secara umum, di bidang ekonomi melihat kinerja perekonomian dari sisi pertumbuhan. Karena pertumbuhan tersebut merepresentasikan segala aktivitas  di masyarakat. Goalnya  bagaimana ekonomi dapat tumbuh dengan baik dan merata,” tegas  Eko.

Aspek lain yang harus dilihat sambungnya, terkait tantangan ke depan, di mana sebelumnya ada beberapa target yang sangat optimis bisa tercapai ternyata belum bisa mencapai hasil sesuai harapan. Sehingga,  periode kedua pemerintahan Jokowi harus ada upaya lebih keras untuk meningkatkan performa pemerintah di lima tahun ke depan.

Baca:  WNA Berhak Miliki KTP, Tapi Tidak Punya Hak Pilih

Dikatakan, di awal pemerintahan Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen yakni 4,8 persen. Kemudian dilakukan berbagai macam upaya kebijakan dan terobosan, yang akhirnya pertumbuhan ekonomi mampu meningkat di atas 5 persen.

“Ketika di awal pemerintahan masih ada pilihan terhadap orang-orang yang duduk di kabinet  belum tepat, perkembangan ekonominya masih turun, dan ketika dilakukan penggantian kemudian pertumbuhan ekonominya menjadi naik. Artinya ada kinerja di sana. Hanya saja semenjak awal RPJMN 2014-2019 itu dipasang dengan harga yang cukup ambisius, dimana pertumbuhan ekonomi ditargetkan rata-rata 7 persen, namun hasilnya sekarang ini hanya mencapai di kisaran 5 persen,” katanya. #duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Ketua DPD RI Terima Aduan Gubernur Lampung

Bandar Lampung, BP–Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengadukan persoalan serius di Lampung kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Aduan ...