Home / Headline / Jangan Biarkan Komisioner KPUD Palembang Hadapi Masalah Hukum

Jangan Biarkan Komisioner KPUD Palembang Hadapi Masalah Hukum

BP/IST
Pemerhati Politik/ Forum Demokrasi Sriwijaya, Bagindo Togar BB

Palembang, BP
Menanggapi hebohnya pemberitaan penyidik kepolisian Sentra Gakumdu menetapkan lima komisioner KPU Kota Palembang statusnya sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Pemilu, setidaknya ada lima poin yang mesti disikapi.
Pemerhati Politik/ Forum Demokrasi Sriwijaya, Bagindo Togar BB melihat pihak kepolisian dituntut untuk bebas dari segala kepentingan, selain kepentingan Hukum,artinya harus terpenuhi unsur unsur tindak pidananya atau ada fakta hukum yang linear terhadap proses dan hasil penyelengaraan Pemilu serentak.
“Kasus ini sangat jelas tak ada lagi hubungan yang signifikan untuk merubah hasil PSL untuk Pilpres,” katanya, Minggu (16/6).
Menurutnya, publik akan meragukan latar belakang dan alasan yang argumentatif dari Bawaslu Kota Palembang, mengapa begitu sangat “tega, ngotot dan buas” nya menyoal/ mengawasi kinerja sessma mitra institusi penyelenggara Pemilu? Ada apa? Sementara ftugas pokok dan Fungsi pengawasan lembaga ini nyaris ” Tak bernyali ” dalam mengeliminasi praktek politik uang dalam pemilu serentak kemarin di daerah ini?
“Kemudian saran Saya, selayaknya hirarki organik penyelenggara pemilu, agar jangan membiarkan para Komisioner KPUD Kota Palembang untuk menghadapi masalah hukum ini, tanpa bantuan hukum dari KPUD provinsi dan KPU Pusat, sebab semuanya konsekuensi dari menjalan tugas, wewenang dan Fungsi lembaga ini untuk mensukseskan Pemilu serentak kemarin,” katanya.
Menurutnya, para komisioner KPUD Palembang dan para perangkat pelaksana tugasnya, tentu saja memiliki ragam kelemahan atau keterbatasan. Baik phisik, psikis, emosional, intelektual, pengalaman dan spiritual, wajar juga akan dimaklumi terjadi kelalaian teknis dilapanagan saat pelaksanaan pemilu.
“Apalagi ini kali pertama Pemilu serentak dengan 5 kertas surat, serta lompatan partisipasi politik warga yang melompat jauh diatas 77 %. Semoga para pihak yang terkait atas mencuatnya kasus hukum ini mampu memposisikan perannya secara independen atau bebas dari ” tekanan,.pesanan maupun harapan” dari arahan strategis kelompok atau personal politik tertentu,” katanya.
Selain itu menurutnya mengapa tidak lebih concern mengunakan instrumen internal dahulu dalam menelaah dan memposisikan kesalahan ataupun kelalaian komisioner di tataran DKPP ?
“Kenapa seolah olah lebih mendorong penyelesaian permasalahan ini melalui Gakumdu dak pihak kepolisian,” katanya.
Ketua Bawaslu Palembang M Taufik SE Msi mengatakan berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kota Palembang, pihaknya bersepakat untuk menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan.”
“Sekarang dan selanjutnya ke tahap penyidikan. Sudah dilimpahkan ranahnya kepolisian sekarang untuk melakukan gelar perkara ataupun menetapkan tersangka,” kata Taufik.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Wakil Ketua DPRD PALI Ambil Formulir di Hanura

PALI, BP–Irwan, ST, Wakil Ketua DPRD PALI, menunjukkan keseriusannya untuk maju sebagai Bakal Calon Wakil Bupati (Balon Wabup) pada Pemilihan ...