Home / Headline / KPU Palembang di Periksa Polresta Palembang dan Gakumdu

KPU Palembang di Periksa Polresta Palembang dan Gakumdu

BP/Dudy Oskandar
Ketua KPU Provinsi Sumsel, Kelly Mariana

Palembang, BP
Ketua KPU Sumatera Selatan (Sumsel) Kelly Mariana membenarkan jika pihak KPU Palembang saat ini masih menjalani pemeriksaan Gakumdu karena adanya laporan pihak Bawaslu Palembang.
Menurutnya, takutnya ketika dilaksanakan pemilihan ulang banyak masyarakat yang tidak mau lagi mengikutinya.
“Masyarakat sepertinya tidak mau lagi, masak kita mau memaksa, kan gak mungkin, untuk apalagi kita memaksakan, nanti tidak ada yang datang, jadi tidak efektif,” katanya, Rabu (12/6).
Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang tengah menjalani pemeriksaan di Polresta Palembang hingga Gakumdu atas laporan dari pihak Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Palembang.
Dimana laporan mengenai jika pihak KPU Palembang tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu Palembang terkait tak melaksanakan pemilihan suara ulang (PSU) atau pemilihan lanjutan di sejumlah Tempat Pemilihan Suara (TPS) wilayah Palembang.
Menanggapi hal tersebut, komisioner KPU Palembang divisi hukum Abdul Malik melalui chat whatsapp mengatakan, pihaknya akan mengikuti proses sesuai prosedur yang ada.”Kita ikuti semua prosedur yang ada sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya singkat.
Sedangkan mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Palembang dua periode Rudi Pangaribuan menilai mestinya rekomendasi badan pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Palembang haruslah dijalankan karena menyangkut hak memilih masyarakat.
“Terlepas apakah warga tak datang ke tempat pemilihan suara (TPS) ataupun hal lainnya rekomendasi pemilihan suara ulang (PSU) atau pemilihan suara lanjutan (PSL) harus tetap ditindaklanjuti sesuai undang undang soal Pemilu, “ katanya.
Menurut Rudi jika pada UU nomor 7 tahun 2017 soal Pemilu dengan tegas pada Pasal 220 Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota
KPU, KPU Provinsi, KPU (Kabupaten Kota) PPK, PPS dan PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.
“Isi pasal tersebut mengatakan jika Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN. Artinya tak ada alasan tak melaksanakan ajudikasi atau rekomendasi daripada Bawaslu,” katanya.
Dikatakan Rudi, telah jelas jika pasal diatas tidak dilaksanakan pihak KPU Palembang maka wajar jika pihak kepolisian atau Gakumdu mengenakan KPU Palembang dalam Pasal 510 Undang undang nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu jika tak melaksanakan rekomendasi PSU atau PSL artinya menghilangkan hak pilih masyarakat bisa masuk pidana.
“Harusnya ditelusuri kenapa bisa terjadinya PSU atau PSL tersebut. Patut diduga salah satu penyebabnya seperti perangkat TPS yang tidak ada, atau alat kelengkapan yang tidak lengkap, jadi apapun alasannya harus dijalankan rekomendasi Bawaslu itu terlepas masyarakat mau atau tidak datang mencoblos. Terlepas lagi persoalan pendanaan bukan alasan, pasti pusat menyiapkan hal pendanaan, tinggal KPU Palembang lapor ke KPU Sumsel, lalu KPU Sumsel meneruskan ke pusat.
“Anggaran juga bisa direvisi kok kalau memang mau melaksanakan PSU atau PSL. Dilaksanakan PSU/PSL adalah merupakan kewenangan ajudikasi daripada pihak Bawaslu untuk menyelesaikan persoalan diawal, hingga di pusat KPU RI tak ada masalah lagi,” katanya.
Sementara itu, pengamat/pemerhati politik asal Unsri Bagindo Togar menilai meskipun tidak atau kurang berpengaruh atas hasil Pemilu serentak 17 April kemarin, sejatinya harus dilaksanakan, karena jika jelas melanggar mesti ada sanksi bukan dimaklumi saja
“Harusnya mesti dilaksanakan oleh KPUD Kota Palembang, sebab temuan serta keputusan tersebut merupakan inisiasi anggota beserta perangkat Pemilu di TPS Dapil yang bermasalah teknis pelaksanaannya,” katanya.
Disisi lain, sambung Bagindo, terkait hak hak politik setiap warga negara tidak bisa diabaikan karena jelas diatur juga dijamin keberadaannya dalam Undang undang. “Bahkan regulasi dalam PKPU mendorong atau bertujuan agar terwujudnya partisipasi pemilih dalam menunaikan hak politik dalam setiap kontestasi demokrasi formal di negeri ini. Untuk itu perlu ditanyakan maupun dicermati secara transparan, logika dan objektif apa alasan atau pertimbangan normatif para penyelenggara Pemilu di KPUD Kota Palembang, sehingga lalai, enggan atau menolak pelaksanaan putusan untuk melaksanakan PSU tersebut,” katanya.
“Harus diingat para komisioner terpilih tersebut memiliki kewajiban, amanah serta pertanggung jawaban jabatan yang sangat jelas diatur dalam job deskrpsi plus etik keprofesiannya. Bila menyimpang dan melanggar regulasi juga undang undang, selayaknya di beri sanksi yang setimpal. Bukan sekedar dimaklumi atau diberi peringatan yang biasa biasa saja,” tutup Pimpinan Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes) ini.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Pemkab Muba Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Transmigrasi

Sekayu, BP–Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menggelar Rapat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi, lokasi Air Tenggulang SP.5 Desa Tenggulang Baru Kecamatan ...