Home / Headline / Pelantikan Pejabat Pemprov, Wartawan Di Larang Meliput

Pelantikan Pejabat Pemprov, Wartawan Di Larang Meliput

BP/IST
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Nasrun Umar.

Palembang, BP
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali melantik sejumlah pejabat eselon IV, Senin (10/6) di Auditorium Bina Praja.
Sayang pelantikan sebanyak 42 pejabat tersebut tidak seperti pelantikan pejabat pada umumnya yang terbuka untuk tamu maupun awak media.
Prosesi pelantikan dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Nasrun Umar.
“Maaf dak boleh diliput,” kata seorang petugas yang berjaga di pintu depan ruangan saat sejumlah kalangan media hendak meliput.
Proses pelantikan pejabat yang terkesan diam-diam ini bukan pertama kalinya terjadi.
Sejumlah pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov Sumsel juga dilantik secara diam-diam.
Seperti pelantikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel Nora Elisya dan Staf Ahli Bidang Pendidikan, Riza Pahlevi.
Ada juga pelantikan sejumlah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas yang dilantik secara diam-diam.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Pemprov Sumsel Nasrun Umar membantah jika pihaknya sengaja melakukan pelarangan bagi awak media untuk melakukan peliputan di acara pelantikan pejabat Eselon IV.
“Tidak benar kalau ada larangan meliput. Mungkin miskomunikasi saja. Kita tetap terbuka,” katanya.
Ia membantah jika proses pelantikan dilakukan secara mendadak tanpa ada rencana.
“Sudah direncanakan jauh hari oleh Gubernur dan Wakil gubernur. Jadi tidak ada kesan dadakan seperti itu,” tuturnya.
Nasrun pun meminta kepada awak media untuk melaporkan oknum petugas yang melakukan pelarangan peliputan.
“Lapor ke saya langsung kalau ada yang menghalangi. Saya minta ini jangan dibesar-besarkan,” katanya.
Anggota Komisi I DPRD Sumsel Elianuddin HB menyayangkan tertutupnya pelantikan tersebut dari publikasi media.
“ Itu bukannya untuk pelantikan untuk intelijen, itu khan publik untuk melayani masyarakat, itu harus tahu, aneh namanya pelantikan tertutup,” katanya.
Menurutnya pihak Pemprov Sumsel sebagai pelayan publik tugasnya untuk melayani masyarakat, harus terbuka dan jangan ditutup-tutupi kebijakan yang dibuat.
“Aneh kalau pelantikannya tertutup, pemerintah bagaimana kalau tertutup,” katanya.

Baca:  Timsel Bawaslu Sumsel Tambahan Sosialisasi Ke OKU Dan Lubuk Linggau

Sedangkan Pengamat kebijakan publik, Bagindo Togar BB menilai undang-undang keterbukaan publik dalam masalah ini sudah terlanggar dan pihak Ombusman bisa mengusut permasalahan ini.
“ Keterbukaan informasi bagi publik itu penting, dan harus dan apa alasan tidak boleh di liput , kenapa tertutup, “ katanya, Senin (10/6).
Akibat kejadian ini menurutnya ditakutkan akan bermuara ke politisasi birokrasi , menurutnya selama ini mungkin saja ada oknum oknum kelompok birokrasi yang memberikan jasa-jasa politik di awal pemerintahan pemerintah provinsi Sumsel.
“ Pemerintah itu dibangun untuk kepentingan publik dan untuk melayani masyarakat,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

569 Napi Lapas Muaraenim Dapat Remisi

Muaraenim, BP–Sebanyak 569 narapidana (napi), warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II B Muaraenim mendapatkan remisi pada HUT RI ke ...