Home / Headline / Kenaikan PBB di Palembang Bisa Direvisi Karena Terindikasi Kelalaian

Kenaikan PBB di Palembang Bisa Direvisi Karena Terindikasi Kelalaian

BP/IST
Suasana FGD “Kebijakan penyesuaian tarif PBB di kota Palembang, Rasionalkah ? di DPRD Palembang, Selasa (21/5).

Palembang, BP
Inspektor Kota Palembang Gusmah Yuzar, mengklaim kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saat ini sedang berjalan dan belum ada kemungkinan direvisi karena sesuai dengan aturan.
“Bagi masyarakat jika memang keberatan, ada Perwali Nomor 51 tahun 2013, sehingga dapat mengajukan form keberatan, itu bisa mengurangi biaya sampai 75 persen dan semuanya bisa mengajukan,” kata Gusmah Yuzar di acara FGD “Kebijakan penyesuaian tarif PBB di kota Palembang, Rasionalkah ? di DPRD Palembang, Selasa (21/5).
Dia menyadari kenaikan PBB memang menimbulkan pro kontra pada semua elemen masyarakat, namun masyarakat diharapkan juga memahami jika semua dana dari PBB direalisasikan untuk program-program kemasyarakatan.<
Kenaikan pajak tidak berlaku keseluruhan, Pemkot Palembang telah menggratiskan PBB bagi wajib pajak dengan tagihan kurang dari atau sama dengan Rp300 ribu sebanyak 263.709 wajib pajak, jadi hanya 116.536 WP yang masih dibebankan PBB,” katanya.
Sedangkan Pengamat Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr Febrian menilai Peraturan Wali Kota Palembang yang menetapkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lebih dari 300 persen dapat direvisi.
“Kebijakan ini bisa direvisi karena terindikasi kelalaian, seyogyanya pembaharuan tarif PBB dilaksanakan tiga tahun sekali, namun Pemkot Palembang tidak memperbarui sampai waktu yang cukup lama,” kata Dr Febrian.
Selain kelalaian, sosialisasi yang diklaim Pemkot Palembang telah sampai ke tingkatan bawah masyarakat diamatinya nampak tidak berdampak luas, karena aturan tersebut ternyata masih mengejutkan masyarakat.
Dia menilai revisi kenaikan tarif PBB dilakukan bukan untuk melawan ketentuan hukum, tapi melihat dinamika masyarakat yang dianggapnya banyak keberatan dirasa lebih penting, sebelum ajuan keberatan dari masyarakat semakin banyak.
“Bisa saja semua mengajukan keberatan karena ada legalitasnya, namun tentu saja respon Pemkot Palembang lebih ditunggu oleh masyarakat, oleh karena itu revisi bisa dilakukan dengan kajian ulang,” katanya.
PBB menurutnya memang dibutuhkan tiap daerah untuk modal pembangunan, apalagi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang mencapai Rp1,3 triliun, tetapi instrumen penyerapan pajak tersebut jangan sampai memberatkan masyarakat.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Bupati Muba Dodi Reza Lantik Tiga Pejabat Eselon II 

Sekayu, BP–Setelah mengikuti tahapan pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Eselon II beberapa waktu lalu, akhirnya Bupati Musi Banyuasin ...