Home / Headline / Dewan Pers : Pemda dan Humas Provinsi dan Kabupaten/Kota, Apakah Tidak Malu Berkerjasama Dengan Media Abal-Abal

Dewan Pers : Pemda dan Humas Provinsi dan Kabupaten/Kota, Apakah Tidak Malu Berkerjasama Dengan Media Abal-Abal

BP/DUDY OSKANDAR
Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Jimmy Silalahi

Palembang, BP

Terkait data media yang terverifikasi Dewan Pers dijadikan acuan oleh instansi pemerintah termasuk humas pemerintah daerah (Pemda) Provinsi, kabupaten kota untuk menjadi dasar pemberian advetorial kepada kalangan media ditanggapi oleh pihak Dewan Pers.
“ Kami punya pendataan , kami membuat pendataan, memunculkan nama-nama media yang terverifikasi itu bukan karena untuk memudahkan atau membantu tugasnya humas pemda, enggak !, Dewan Pers itu bikin peraturan itu ya memang itu sudah tugas dan fungsinya, bahwa itu dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu termasuk oleh pemerintah daerah baik Provinsi dan kabupaten/kota silahkan? Kami tidak bisa melarang, dia mensyaratkan sesuatu terkait dengan capaian bisa menjadi mitra kerjasama atau siapa yang bisa mendapatkan iklannya , silahkan,” kata Jimmy Silalahi yang merupakan Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Pers saat menjadi nara sumber pada acara workshop peliputan pasca pemilihan legislatif dan Pilpres tahun 2019 di Arista Hotel, Rabu (15/5).
Dia meminta kepada perserta workshop peliputan pasca pemilihan legislatif dan Pilpres tahun 2019 untuk menyampaikan kepada pemerintan provinsi dan kabupaten kota termasuk humas, apakah tidak malu berkerjasama dengan media yang abal-abal.
“ Kalau mereka mengatakan belum ada aturan yang tegas dari Dewan Pers untuk melarang Pemda berkerjasama dengan media yang belum terverifikasi, ya kami tidak akan mengeluarkan stetmen itu , kami tetap pada prinsip bahwa kami mengeluarkan data itu untuk memastikan kepada publik mana media yang profesional dan mana media yang tidak profesional atau mana media yang sudah terverifikasi dan mana media yang belum terverifikasi, karena proses verifikasi belum berhenti, data itu masih bersifat sementara, besok-besok akan ada dinamika data yang akan dilihat banyak pihak termasuk oleh Pemda,” katanya.
Justru menurutnya yang diharapkan Dewan Pers agar pemda dan humas Provinsi dan kabupaten kota agar diberikan edukasi.
“ Masak mereka mau berkerjasa sama dengan pedagang yang lapak barang dagangannya enggak jelas, masak mereka mau nanti misalnya berpotensi ada temuan dari BPK ketika tidak jelas pertanggungjawabannya ke aliran dananya ke media yang enggak jelas, sekarang BPK sudah sangat tegas , sudah mengisyaratkan mereka akan serius untuk mencermati pemda-pemda yang berurusan dana dengan media,” katanya.
Apalagi menurutnya bukan hanya satu atau dua pemda provinsi dan kabupaten kota yang kena kasus ini terkait dengan media.
“Sudah banyak selama ini temuan-temuan dan ditindaklanjuti ada yang langsung ke KPK, intinya adalah kenapa harus berkerjasama dengan siluman kalau terang-terangan ada manusia yang bagus yang profesional ada didepan matanya, itu yang kami himbau tolong bantu untuk menyampaikan kepada mereka,” katanya.
Karena Dewan Pers tidak dalam kapasitas menyampaikan kepada siapapun bahwa kami melarang menggunakan media yang belum terverifikasi.
“ Tugas kami strek aja, kami sampaikan, masyarakat Indonesia tidak peduli kami siapapun, kami punya data ini yang sudah kami verifikasi dan kemudian kami akan terus melakukan verifikasi, mau siapapun yang menggunakan itu mau itu pemda, swasta mau siapapun terserah,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Dodi Reza Langsung Cetak Akte dan KIA Untuk Empat Bayi Lahir 17 Agustus

Sekayu, BP– Meski momen perayaan HUT RI ke-74 merupakan hari libur nasional, namun pelayanan publik di Pemkab Musi Banyuasin tetap ...