Home / Headline / Media Terlibat Politik Praktis Harus Lepaskan Atribut Pers

Media Terlibat Politik Praktis Harus Lepaskan Atribut Pers

BP/DUDY OSKANDAR
Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Perusahaan Pers Dewan Pers Ratna Komala dan Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Jimmy Silalahi berdiskusi kecil dengan Ketua PWI Sumsel H Firdaus Komar selaku moderator di mimbar workshop peliputan pasca pemilihan legislatif dan Pilpres tahun 2019 di Arista Hotel Palembang, Rabu (15/5).

Palembang, BP–Sejak awal Dewan Pers telah menginstruksikan kepada pengelola pers atau media, wartawan yang terlibat politik praktis mesti mundur dari seluruh atribut pers.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Perusahaan Pers Dewan Pers Ratna Komala pada acara workshop peliputan pasca pemilihan legislatif dan Pilpres tahun 2019 di Arista Hotel Palembang, Rabu (15/5).
Hadir sebagai pembicara selain Ratna Komala, juga dari Dewan Pers yaitu Jimmy Silalahi, Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Pers.
Ratna mengemukakan, setelah penyelenggaraan pemilu serentak bahwa media tetap pada posisi sebagai pilar demokrasi. Tahun 2019 adalah tantangan wartawan yang tertarik-tarik atau terseret kepentingan politik.
Dia menilai pers harus menjunjung kepentingan publik dan tidak membela kepentingan tertentu dan berfungsi menjalankan pendidikan politik bagi masyarakat pemilih
Selain itu dia melihat affirmative action atau kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu terkadang terlewatkan dari peliputan media.
Dia mencontohkan bagaimana pers bisa mengawal keterwakilan perempuan 30 persen di Parlemen yang hingga kini belum terealisasi yang seharusnya menjadi fungsi parpol.
Selain itu menurutnya media juga harus ikut mengawal pemilu 2019 guna menegakkan nilai demokrasi di Indonesia.
Karena menurutnya media mewakili suara-suara masyarakat yang tidak terwakili dewan perwakilan .
Sedangkan Anggota Bawaslu Sumsel Junaidi, SE, Msi melihat hingga kini tidak ada satu pun media di Sumsel yang di rekomendasikan ke Dewan Pers selama pelaksanaan pemilu di 2019 terutama terkait pemasangan iklan pemilu.
“Kalaupun ada media yang melanggar regulasi pemilu seperti pemasangan iklan kita lakukan upaya persuasif ,” katanya.
Dia mengaku Bawaslu Sumsel kesulitan mengawasi media online, terkadang media online ini banyak tidak terdaftar ke Dewan Pers.
Sedangkan Jimmy Silalahi yang merupakan Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Pers mengajak kalangan media profesional untuk mengedukasi masyarakat untuk melaksanakan pemilu damai.
Dan bagaimana media bisa memberitakan berita yang positip dan bagaimana membuat pada tanggal 22 Mei atau pengumuman hasil pemilu oleh KPU di Indonesia bisa kondusif dan damai.
“Bagaimana media mengedukasi caleg ini agar siap segala hal, termasuk siap kehilangan peluang duduk sebagai wakil rakyat dan sebagainya,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Jurnalisme Data Tingkatkan Kompetensi Wartawan

Palembang, BP–Dalam usaha untuk meningkatkan kompetensi wartawan, salah jalur yang dipilih apa yang orang sebut jurnalisme data. Istilah ini populer ...