Home / Headline / Diskualifikasi Paslon Presiden RI Yang Dinilai Curang

Diskualifikasi Paslon Presiden RI Yang Dinilai Curang

BP/DUDY OSKANDAR
Ketua Harian BPD Prabowo- Sandi Provinsi Sumsel Habib Mahdi Muhammad Syahab

Palembang, BP

Ketua Harian BPD Prabowo- Sandi Provinsi Sumsel Habib Mahdi Muhammad Syahab mendesak pihak penyelenggara pemilu untuk mendiskualifikasi pasangan calon (paslon) Presiden RI yang dinilai curang.

“Kalau ada pemain curang dalam pertandingan, gak ada pertandingan itu mesti diulang. Saya main sepakbola, yang curang mesti didiskualifikasi. Kita harapkan wasit ini penyelenggara pemilu segera mendiskualifikasi Paslon yang curang,” kata Habib Mahdi Muhammad Syahab  ditemui di Markas FPI Sumsel Jl DR M Isa Lorong Gubah Palembang, Kamis (25/4).

Baca:   Pempek, Makanan Asli Palembang Bakal Mendunia

Menurut Habib Mahdi, dari semua data dan apa yang mereka terima. Baik itu di level Kota, Provinsi, dan juga apa yang didapatkan hampir di seluruh provinsi wilayah Indonesia.

Menurutnya dari  hasil apa yang diumumkan oleh Capres 02 Prabowo Subianto tadi malam, didampingi Ketua BPN Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso menyatakan bahwa Prabowo-Sandi menang mutlak 64 persen melawan 40 sekian persen untuk 01.

Baca:  Pangdam II Sriwijaya Tutup Pelatihan Offroad

“Sebetulnya saya yakin kawan-kawan wartawan bisa melihat itu. Di atas permukaan pun sudah tahu. Dari dulu orang siapa pemenang sesungguhnya itu sudah kelihatan dari kampanye. Kalau kampanyenya rame, sudah pasti dia menang. Kalau kampanyenya sepi, anyep, ibarat makan nasi tidak ada rasa. Jadi itu sebetulnya sudah ketahuan,” kata Mahdi.

Adapun hasil lembaga survei, dll sebagaimana disampaikannya, Mahdi mengatakan dirinya tidak dalam rangka mengkritisi lembaga survei sesungguhnya. Tapi juga tidak ada niatan untuk mempercayai mereka.

Baca:  #Gugatan Dodi-Giri Di Tolak MK, Herman Deru- Mawardi Yahya Belum Bisa Dilantik Jadi Gubernur Terpilih

“Bagi saya lembaga survei bukan perangkat pemilu, lembaga survei tidak ada hubungan dengan hasil pemilu sesungguhnya, lembaga survei tidak ada di dalam Undang Undang Pemilu, lembaga survei tidak ada bahkan dalam mata anggaran Pemilu. Sedangkan ada lembaga-lembaga yang seharusnya lebih kredibel dan lebih kita percayai,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Mantan Hakim MK Sebut Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Jakarta, BP–Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan ikut mengomentari pernyataan Tim Hukum Capres-cawapres 02 Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), mengenai ...