Home / Headline / DPR RI Luncurkan Perangkat Bantu Daring Kebebasan Beragama

DPR RI Luncurkan Perangkat Bantu Daring Kebebasan Beragama

Bambang Soesatyo

Jakarta, BP–Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meluncurkan perangkat bantu daring (online toolkit) tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) yang bisa diakses di situs www.forb-asia.org. Website tersebut juga akan ditautkan dalam situs resmi DPR RI di www.dpr.go.id.

“Kami terus membuat gebrakan baru guna memperkuat tradisi intelektual DPR RI sebagai pusat ilmu pengetahuan tentang keparlemenan,” ujar Bambang di Jakarta, Senin (1/4).

Dalam website tersebut kata Bambang, terdapat berbagai materi yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Khususnya yang berhubungan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Menurut Bambang, setiap anggota DPR RI dapat memanfaatkan perangkat bantu daring tersebut untuk membagikan berbagai pengalaman mereka tentang Indonesia. Meskipun majemuk dan plural dari sisi agama dan keyakinan, tapi rakyat Indonesia bisa hidup berdampingan secara damai dan harmonis.

Baca:  Pimpinan DPR Apresiasi Aksi 299 yang Berjalan Lancar

Hadir dalam acara tersebut Anggota DPR RI Fraksi Partai PDI Perjuangan  Eva Kusuma Sundari, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi, Anggota DPR RI Fraksi PPP Lena Maryana Mukti dan Coordinator Southeast Asian Parliamentary Working Group on Freedom of Religion and Belief Desi Hanara.

Dikatakan, semangat DPR RI mengkampanyekan kebebasan beragama dan berkeyakinan sejalan dengan semangat bangsa Indonesia melindungi dan menjamin kebebasan rakyat memeluk agama dan beribadat sesuai ajaran agama yang diyakini. Sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi negara, Pasal 29 ayat 2 UUD 1945,  negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan mereka masing-masing.

Baca:  WNA Berhak Miliki KTP, Tapi Tidak Punya Hak Pilih

“Jaminan konstitusi tersebut diperkuat lagi dengan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, maupun UU No. 40/2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Ini menunjukan, dari segi legal konstitusional, negara telah hadir mengayomi seluruh rakyat Indonesia untuk beragama dan berkeyakinan sesuai kepercayaan yang dianutnya,” jelas Bambang.

Baca:  RUU Pertanahan Untuk Kepentingan Rakyat

Dia menambahkan, selain untuk memberikan pengetahuan dan wawasan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, perangkat bantu daring tersebut juga bisa memberikan informasi sekaligus memperkuat jaringan setiap anggota DPR RI. Sehingga antar anggota parlemen, khususnya dari kawasan Asia Tenggara, bisa saling membagikan pengalaman keberhasilan (best practise) di tingkat regional maupun internasional.

“Sejak dahulu penganut agama dan aliran kepercayaan di Indonesia bisa hidup damai berdampingan. Menjadikan Indonesia sebagai contoh bagi negara dunia betapa perbedaan agama dan keyakinan justru menguatkan pondasi kebangsaan. Bukan malah menjadi sumber pemicu perpecahan,” papar Bambang.#duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Penjaga Malam Ditemukan Tewas Dengan Luka Tusuk

Palembang, BP Seorang penjaga malam, Indra Cahya,(35)  warga Jl. KH Wahid Hasyim Lorong Terusan Palembang ditemukan tewas dengan luka tusuk ...