Home / Palembang / Bambang Haryo Pastikan Penyebar Hoax Kena Undang-undang ITE

Bambang Haryo Pastikan Penyebar Hoax Kena Undang-undang ITE

Palembang, BP — Penyebaran informasi hoax atau palsu dipastikan terkena undang-undang Infotmasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hel tersebut diungkatkan Anggota Komisi V DPR RI Hambang Haryo Soekartono, Sabtu (23/3/2019).
Bambang mengatakan, undang-undang tersebut berlaku bagi siapa pun penyebar hoax meskipun itu sekelas menteri. “Sudah ada Undang-Undang ITE untuk pidana penyebar berita hoax. Tapi saya terangkan hoax ini kan meneror masyarakat, membuat resah,” katanya.
Bambang menyebutkan, sepertibyang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Politik, hukum dan Ham, Jenderal TNI (Purn) Wiranto yang menyebut penyebar hoax bisa dijerat dengan UU Teroris, dinilai melenceng oleh legialatif.
Anggota DPR-RI dari daerah pemilihan Surabaya-Sidoarjo Bambang Haryo Soekartono mengungkapkan, pernyataan Menkopolhukam ini hanya mencari sensasi dan sangat ngaur. Sebenarnya, kata Bambang jika penyebar hoax bisa dijerat UU Teroris, maka Wiranto sendiri juga bisa kena, karena telah menyebarkan hoax soal negara teraman di Dunia.
“Wiranto, kemarin (dikutip viva.co.id) menyebutkan Indonesia sebagai Negara teraman ke-9 di dunia, meski banyak gangguan, ini merupakan bentuk hoax, karena data dari independent.co.uk media asal inggris itu menyebutkan Indonesia berada di urutan ke 72 negara teraman,” jelasnya.
Menurut Bambang, Wiranto ini juga termasuk penyebar hoax, dia bisa dijerat UU terorisme seperti pernyataannya itu. Jadi, sangat tidak benar jika penyebar hoax harus dijerat dengan UU Teroris. Untuk itu pernyataan Menkopolhukam itu harus segera dicabut.
“Ya, Harus segera dicabut, karena itu hanya membuat kegaduhan jelang Pilpres ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Wiranto pada Rabu (20/3) menyebut para penyebar hoax itu sebagai peneror masyarakat. Karena itu, Wiranto menyebut para penyebar hoax itu bisa dijerat pula dengan aturan soal terorisme.
“Terorisme ada fisik dan nonfisik. Terorisme kan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kalau masyarakat diancam dengan hoax untuk takut datang ke TPS, itu sudah ancaman, itu sudah terorisme. Maka tentu kita Undang-Undang Terorisme,” ujarnya. #pit
Baca:  PGK Indonesia Ajak Masyarakat Ciptakan Pemilu Tanpa Hoax
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Enam Pasangan Reservasi Pertama di Atyasa Ini Bonusnya

Palembang, BP — Menyambut Anniversary  ke-6, Grand Atyasa memberikan kesempatan bagi enam pasangan pertama. Promo berlaku untuk reservasi event wedding baru ...