Home / Headline / MPR: Kisruh DPT Bisa Diatasi KPU Dengan Transparan

MPR: Kisruh DPT Bisa Diatasi KPU Dengan Transparan

Viva Yoga Mauladi dan Arya Bima dalam diskusi Empat Pilar di MPR.

Jakarta, BP–Anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima mengatakan,  polemik Daftar Pemilih Tetap (DPT)  yang terjadi belakangan ini bisa diatasi dengan transparan. KPU sudah menyediakan data untuk divalidasi. “Di era reformasi ini semua sangat transparan. KPU menyediakan data untuk divalidasi. Tidak mungkin ada DPT ganda. Semua sudah terdata,” ujar Aria di ruangan wartawan DPR Jakarta, Jumat (15/3).

Menurut Aria, dengan transparan,  sangat mudah untuk men-trace data DPT. Semua pihak mestinya  buka-bukaan soal DPT secara transparan. Karena  semua data bisa diakses. Lewat gadget bisa buka DPT. Masing-masing parpol juga sudah mendapat softcopy DPT. “Validasi tidak hanya dilakukan parpol dan penyelenggara pemilu, tapi seluruh peserta pemilu juga melakukan validasi,” katanya.

Baca:  Sosialisasikan Empat Pilar Tidak Cukup Hanya MPR

Anggota MPR dari Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi menyebutkan,  kisruh DPT sudah terjadi sejak penyelenggaraan Pemilu 1999 hingga saat ini. Itu terjadi akibat mismanajemen kependudukan. Dan persoalan ini bisa diatasi dengan single identity number.

“Kalau kita sudah punya single identity number, sebagian besar persoalan DPT akan selesai, misalnya NIK ganda, NIK kosong, pemilih fiktif. Persoalan DPT seperti itu bisa selesai dengan single identity number,” jelas ViVa.

Viva menambahkan,   kisruh DPT  bukanlah yang pertama kali. Sudah terjadi sejak Pemilu 1999. Artinya, DPT merupakan masalah besar bagi pemerintah atau  siapapun yang berkuasa. “Bayangkan sejak Pemilu 1999 sampai  2019  selalu ada masalah DPT. Misalnya dalam Pemilu 2014, PDIP mempersoalkan 10, 8 juta DPT yang bermasalah,” tegasnya.

Baca:  Ketua MPR: Masyarakat Harus Pilih Pemimpin Berjiwa Pancasila

Dikatakan,  ada beberapa alasan mengapa DPT sangat penting untuk dipersoalkan. Bukan dalam rangka mendelegitimasi pemilu dan bukan  mencurigasi kecurangan dan manipulasi data pemilu.

Ada beberapa alasan mengapa DPT perlu dipersoalkan kata Viva. Untuk menyelamatkan hak konstitusional warga negara Indonesia yaitu hak memilih dan dipilih. Negara harus menjamin hak warga negara. Itulah pentingnya DPT,” ucapnya.

Untuk peningkatan partisipasi politik rakyat. Jika partisipasi politik rakyat naik, semakin tinggi legitimasi pemilu. Maka DPT menjadi basis data yang penting untuk peningkatan partisipasi politik rakyat..

Baca:  MPR Perlu Bentuk Cyber Army Sosialisasikan Empat Pilar

 DPT penting dikritik dan dibahas karena untuk peningkatan demokrasi electoral. Karena proses kompetisi dalam Pemilu berbasis data DPT.

Direktur Para Syndicate Ari Nurcahyo memberi dua solusi. Pertama, solusi taktis atau jangka pendek untuk mengantisipasi Pemilu 17April 2019. Solusi taktis ini  untuk menjamin warga negara bisa menggunakan hak pilihnya secara konstitusional. Mereka yang sudah masuk DPT, atau non-DPT, atau pemilik e-KTP bisa menggunakan hak pilihnya.

Kedua, solusi strategis. Ini menyangkut kebijakan politik jangka panjang. “Kita harus memutus aktor atau pemain dalam mata rantai data kependudukan. Negara atau pemerintah harus membuat single identity number kependudukan. Proyek e-KTP adalah proyek gagal. Negara harus membuat program KTP yang single number,” paparnya.#duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Pelayanan Publik di Sumsel Perlu di Optimalkan

  Palembang, BP Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Forum Group Discussion (FGD) Tentang Pengelolaan Pelayanan ...