Home / Palembang / Dewan Kritisi Kebijakan Hutan Dirawat Masyarakat

Dewan Kritisi Kebijakan Hutan Dirawat Masyarakat

Palembang, BP — Kebijakan pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada 7 juta masyarakat Indonesia untuk merawat hutan dikritisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab, seharusnya kondisi hutan yang rusak menjadi tanggung jawab pemerintah.

Anggota DPR-RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono mengatakan, dalam Undang-Undang Kehutanan nomor 41 tahun 1999, seharusnya pemerintah wajib merawat dan memperbaiki hutan yang kondisinya rusak.

Tetapi pemerintah malah menjadikan masyarakat untuk melakukan tugas pemerintah untuk merawat dan memperbaiki hutan dengan program kehutanan social untuk 7 juta orang boleh masuk hutan dan menempati 14 juta hektar untuk masa konsesi 30 tahun.

Bambang mengatakan, hal ini merupakan penipuan anggaran kehutanan yang ditujukan pada rakyat yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah dimana anggaran dari kehutanan telah dinaikkan dari Rp3,5 triliun pada 2012 menjadi Rp7,8 triliun di 2019.

“Pemerintah seakan akan mau menjadikan masyarakat sebagai tumbal untuk menjaga hutan, padahal itu adalah kewajiban negara, sekarang ini ada 7 juta orang untuk 14 juta hektar dimasa 30 tahun, diberikan melalui kehutanan sosial,” katanya, Jumat (15/3).

Disamping itu, kata Anggota Banggar DPR-RI ini, orang yang merawat hutan ini, yang jumlahnya 7 juta orang, selain merawat, dia diminta untuk bercocok tanam didalam hutan. “Jika bercocok tanam disana, maka tidak akan jadi hutan lagi, maka jadi persawahan disitu. Semua itu adalah satu kesalahan kebijakan,” ujarnya.

Hutan sebagai sumber air dan ekosistem kehidupan flora dan fauna harusnya dilindungi dan sterilkan dari manusia. Bambang juga menyentil Presiden Jokowi yang sebagai alumni kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) tidak punya jiwa memproteksi hutan.

“Buat apa sekolah kehutanan, tapi tidak paham dan peduli terhadap masalah kehutanan bagaimana hutan harus diprotek, dirawat dan diperbaiki yang rusak,” ujarnya.

Sementara itu, akibat kerusakan hutan ekosistem satwa di Kawasan hutan akibat rambahan hutan dari kebijakan kehutanan sosial menjadi tidak bisa melangsungkan hidup lantaran dibantai secara membabi buta karena dianggap hama.

“Seperti kematian orang hutan akibat tembakan 76 peluru senapan angin yang mengenai matanya dan badannya di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Sultan Daulat Subulussalam Aceh maret 2019 yang masih mempunyai anak dalam kondisi kritis akibat syok melihat ibunya akhirnya mati,” tuturnya.

Kejadian ini berkali-kali di tahun 2018 di wilayah Kalimantan tengah dan menurut data peneliti dikatakan 100 ribu Orang Utan di Indonesia telah mati mengenaskan.

“Karena itu, Presiden Jokowi harus bertanggung jawab atas kerusakan hutan dan seisinya dengan membiarkan hutan rusak akibat tidak dirawat, dihancurkan untuk kelapa sawit serta penambangan batu bara juga salah di dalam pengangkatan Menteri yg mempunyai disiplin ilmu pertanian bertolak belakang dengan kehutanan,” terangnya. #pit

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Hadiah Ratusan Juta, Cek ini Cara Daftar Indonesia Menari

Palembang, BP — Agenda tahunan Indonesia Menari yang diselenggarakan oleh www.indonesiakaya.com di Kota Palembang saat ini untuk pendaftarannya telah dibuka sejak ...