Home / Headline / DPR Akan Bentuk Pansus Batam

DPR Akan Bentuk Pansus Batam

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron

Jakarta, BP–Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menegaskan,  pihaknya akan membentuk Pansus untuk mengakhiri konflik Badan Perusahaan Batam, FTZ (free trade zone) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)  yang sampai sekarang belum selesai serta  aturan masih tumpang-tindih.

“Setelah Komisi II DPR menerima masukan  dari  berbagai pihak, akhirnya kami  sepakat  membentuk Pansus Batam,” kata Herman di  Jakarta, Selasa (12/3), usai menggelar Rapat Dengar Pendapat  (RDP) dengan

Ketua Dewan Pakar Bidang Hukum Kadin Kota Batam Ampuan JM Situmeang dan Ketua Umum Kadin Batam, Jadi Rajagukguk.

Baca:  Regenerasi Politik Terhambat Jika JK Jadi Cawapres Lagi

Sebelumnya  Ampuan mengusulkan pembentukan undang-undang. Soalnya, kalau pemerintah hanya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan Presiden (Keppres), maka masalah ekonomi di Batam  tak akan pernah selesai. Hanya dengan UU yang bisa selesaikan masalah Batam secara komprehensif.

Menurut Ampuan, pasca reformasi diterbitkan UU No. 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kota Batam sebagai daerah otonom, dan BP Batam ikut di dalamnya, untuk mengatur hubungan kerja. Lalu, terbit PP No 46 Tahun 2007 sehingga menjadi kawasan perdagangan bebas (FTZ). Kemudian terbit PP No.46 tahun 20027 tentang Otorita Batam dan BP. Batam menjadi pelabuhan bebas Batam.

Baca:  DPD RI Tidak Dilibatkan Bahas Revisi UU MD3

Hanya saja lanjut dia,  sejak Darmin Nasution menjadi Ketua Dewan Bebas Kawasan (FTZ) yang sebelumnya  dijabat  Gubernur sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK). Padahal, untuk merubah FTZ ke KEK itu harus menunggu 70 tahun terhitung sejak 1973.

“BP Batam memang tidak bubar, tapi dikendalikan  Pemkot Batam sebagai Ex –Officio. Pak Darmin mengatakan pasca pilpres masalah ini akan diberlakukan sebagai dasar legalisasi jabatan Ex-Officio itu. Padahal, Ex-Officio itu tidak diamanahkan  UU No.23 tahun 2014 tentang otonomi daerah,” jelas Ampuan.

Baca:  Tiga Partai Di DPR RI Belum Sepakat Soal Tax Amnesty

Dikatakan, jika pemerintah pusat boleh membentuk FTZ, namun bukan dengan jabatan Ex-Officio. Sehingga, solusi Batam sebagai pelayanan publik  dengan membentuk Otsus Batam pada tingkat provinsi yang membawahi Kota Batam. Meski itu sulit karena ada moratoroum pembentukan daerah otonomi baru (DOB).

Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk menambahkan, keputusan  Walikota Batam sama seperti  ‘Robin Hood’ sehingga banyak mengalihkan dan membebaskan status tanah negara untuk kepentingan lain. “Itu bukan kewenangan Pemkot Batam, melainkan menteri terkait. Karena itu, kami minta Komisi II DPR menyelamatkan Batam,” katanya.#duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Hilang Kendali, Truk Kontainer Terguling Timpa Mobil

Palembang, BP–Sebuah truk kontainer yang mengangkut peti kemas terguling di jalan Demang Lebar Daun, Palembang. Peti kemas yang diangkut truk ...