BP/IST
Ketua Komisi IV DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati

Palembang, BP

 

Komisi IV DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) meminta perlu ada solusi bagi pengguna transportasi Light Trail Transit (LRT) agar bisa melanjutkan perjalanannya ada ada transportasi lain setelah menggunakan LRT.

      “ LRT itu harus terintegrasi dengan transportasi lain , kita waktu itu dalam rapat kita minta  begitu ada pemberhentian LRT harus ada solusi, apakah disitu ada space gojek atau angkutan lain, kalau sekarang kita belum melihat, contoh di Palembang Icon, begitu turun kendaraan transportasi daring menghalangi jalan itu jangan seperti itu,” kata Ketua Komisi IV DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati, Selasa (19/2).

      Karena itu Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang harus duduk bersama untuk memecahkan masalah ini.

“ Ini harus kita pecahkan bersama, duduk bersama dalam rangkap pengoperasioan LRT agar bermanfaat bagi masyarakat dan Pemkot Palembang harus tanggap dengan kondisi ini  karena ini bukan hanya tanggung jawab Pemprov Sumsel, tapi Pemkot Palembang dan Pemprov Sumsel harus duduk bersama dengan kementrian  untuk mencari solusi ini,” katanya.

Baca:  DPRD Sumsel Minta Data PBI di Verifikasi Tiap Bulan

      Apalagi LRT ini menurut politisi partai Golkar ini,kalau LRT bukan transportasi wisata, tujuan awal LRT adalah pilihan  agar semua orang tidak menggunakan kendaraan.

“Kenapa di adakan trans musi itu jangan sampai  kepadatan lalu lintas terjadi, sehingga ada bisa memilih LRT, Trans Musi , kita mengingat LRT biayanya Rp12,4 triliun itu 1 tahun anggaran provinsi Sumsel lebih atau hampir dua tahun sehingga sayang jika LRT tidak di kelola dengan baik,” katanya.

      Dalam duduk bersama itu tinggal di tentukan berapa kontribusi  untuk Sumsel dan kota Palembang.

Baca:  Jumlah Pasukan Kuning Belum Ideal

Sebelumnya Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mengatakan, dibangunnya LRT Palembang dengan biaya yang sangat mahal untuk itu masyarakat harus memanfaatkan ini secara maksimal. Poin-poinnya harus pada kebutuhan masyarakat, ternyata pembangunan LRT ini tidak dilakukan research suplay dan demand dengan baik.

Bambang menjelaskan tujuannya transportasi ini untuk masyarakat bawah, tapi karena tidak terkoneksi dengan angkutan lain sehingga pendapatannya tidak bisa maksimal.

“Tadi saya menghitung apabila tarifnya dinaikkan dua kali lipat saja masih tidak cukup untuk menutupi biaya listriknya, apalagi untuk mengembalikan investasi dan maintanance yang harus dilakukan rutin,” terangnya.

Bambang menambahkan, dari sisi investasi ini juga harus dipikirkan, jangan sampai disubsidi terus. “Kita harus mengembalikan dana investasi ini sehingga bisa dimanfaatkan untuk investasi ke tempat lain. Investasi itu harus diusahakan untuk kembali meskipun awalnya subsidi, dengan jumlah permintaan terus menungkat juga bisa meningkat jumlah pendapatan LRT,” ujarnya.

Baca:  Insentif PTK Honorer dialokasikan Rp. 13.2 M Dalam KUA-PPAS 2019.

Selain itu, Bambang Haryo juga menyoroti soal diharuskannya menggunakan kartu untuk menggunakan moda transportasi LRT ini. Menurutnya kebijakan penggunaan kurang tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“LRT ini diperuntukkan untuk masyarakat golongan bawah, lalu bagaimana mereka akan membeli kartu jika mereka tidak punya uang lebih untuk membeli kartu? Ini jelas melanggar hak asasi manusia,” ujarnya.

Bambang mengatakan, seharusnya PT KAI juga harus menyediakan konter khusus penyedian tiket dengan pembayaran cash. “Di negara maju seperti Jepang pun yang teknologinya sudah maju pun tetap menyediakan konter untuk pembayaran dengan uang tunai. Jadi ini menjadi pertahian khusus ya. Jangan sampai masyarakat batal naik LRT hanya gara-gara tidak punya kartu,” jelasnya. #osk