Home / Headline / Tumpang Tindih Misi Lingkungan Hidup Dengan Misi Ekonomi Para Kandidat Pilpres

Tumpang Tindih Misi Lingkungan Hidup Dengan Misi Ekonomi Para Kandidat Pilpres

BP/IST
Walhi Sumsel

Palembang,  BP

Isu lingkungan hidup akan menjadi salah satu tema Debat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 tahap kedua pada 17 Februari 2019, di Hotel Sultan, Jakarta.

Debat antar pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) ini akan membahas tentang energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur.

Namun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Selatan memiliki catatan penting untuk Kubu Petahana 01 Jokowi-Ma’ruf maupun Kubu Penantang 02 Prabowo-Sandi.

Catatan tersebut berdasarkan analisis WALHI Sumatera Selatan yang menyoroti isu lingkungan hidup pada dokumen visi misi para Capres dan Cawapres.

Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Selatan, M. Hairul Sobri, menyayangkan visi misi kedua pasangan menempatkan isu lingkungan secara parsial.

Baca:  Ketua KEIN Ajak Pelajar di Palembang Jadi  Pengusaha Muda

“Fakta bahwa Indonesia adalah kawasan rawan bencana, tidak menjadi pertimbangan oleh Capres dan Cawapres dalam menyusun visi-misi. Pemahaman kandidat tentang lingkungan hidup pun perlu diperkuat lagi. Tidak serta merta pembangunan dan faktor ekonomi menjadi alat pembenaran” kata Hairul di kawasan Way Hitam, Palembang, Sabtu (16/2).

Maraknya aktivitas industri ekstraktif yang berbasiskan lahan dan sumber daya alam selama ini turut berperan menjadi penyebab bencana ekologis di Sumatera Selatan. WALHI Sumatera Selatan mencatat selama tahun 2018 telah terjadi bencana sebanyak 176 kali yang tersebar pada 15 Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan.

Selain kerugian ekonomi, salah urus pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam juga berimbas pada konflik agraria yang menahun dan kronis terjadi pada tingkat tapak.

Baca:  KPU Sumsel Monitoring Proses Cetak Surat Suara Pilgub

Perbaikan tata ruang oleh Pemerintah serta ketegasan penegakan hukum terhadap korporasi besar seharusnya menjadi tantangan untuk para kandidat demi keadilan dan kelestarian lingkungan hidup.

“Masih ada tumpang tindih misi lingkungan hidup dengan misi ekonomi dan pembangunan dari para kandidat Pilpres. Misalnya, bagaimana bisa kedaulatan pangan hadir di negeri ini apabila lahan pertanian untuk tanaman pangan berganti tambang, kebun sawit, kebun kayu, dan bangunan infrastruktur?

Bagaimana bisa para kandidat berperan dalam mengurangi pelepasan emisi karbon demi mencegah percepatan perubahan iklim, jika masih mengandalkan energi kotor bersumber dari ekstraksi sumber daya alam dan fosil? Dan bagaimana para kandidat menjamin kelestarian lingkungan dan mempertahankan keanekaragaman hayati jika hutan beralih fungsi perkebunan monokultur?” tegas Hairul mempersoalkan tumpang tindih misi Capres dan Cawapres.

Baca:  Universitas PGRI Palembang Wisuda 813 Orang Lulusannya

Menyoroti visi misi pasangan Capres dan Cawapres sebagai prediksi pelaksanaan debat tahap kedua Pilpres yang membahas tentang energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur, Hairul pesimis jika bahasan tentang lingkungan hidup sampai pada substansi.

Dia menggambarkan bahasan lebih banyak tentang pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan pemerataan pembangunan, tentu dengan pandangan lingkungan hidup namun tetap secara parsial.

“Nalar meraup keuntungan dari aktivitas ekstraksi sumber daya alam dan menjadikan isu lingkungan hidup terpinggirkan membuat sesat pikir. Sedikit untung, malah kerugian lebih banyak siap mengintai ditimbulkan dari bencana yang dihasilkan kelak” tutup Hairul Sobri saat menyampaikan hasil analisis yang menyoroti isu lingkungan hidup pada dokumen visi misi Capres dan Cawapres.#osk

 

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Pelayanan Publik di Sumsel Perlu di Optimalkan

  Palembang, BP Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Forum Group Discussion (FGD) Tentang Pengelolaan Pelayanan ...