Home / Headline / DPRD Sumsel Minta Permasalahan LRT Harus di Bahas Bersama

DPRD Sumsel Minta Permasalahan LRT Harus di Bahas Bersama

BP/DUDY OSKANDAR
RA Anita Noeringhati

Palembang, BP

Banyak permasalahan yang dihadapi  Transportasi Light Trail Transit (LRT) Palembang pasca Asian Games 2018 lalu, dari kerugian operasional hingga belum terintegrasinya LRT dengan transportasi lain di kota Palembang.

Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dapat duduk bersama menyelesaikan masalah pertanggungjawaban terhadap Light Rail Transit (LRT) Palembang. Pasalnya, beberapa waktu lalu pemprov dan pemkot sempat keberatan untuk mensubsidi biaya operasional LRT yang mencapai Rp 10 Miliar/bulan, sedangkan pendapatan LRT hanya berkisar Rp 1 Miliar/bulan.

Baca:  Gubernur Sumsel Berikan Penjelasan Terhadap Raperda Tentang APBD Sumsel Tahun Anggaran 2018

“Bagaimanapun seharusnya Pemprov dan Pemkot harus bersyukur dapat bantuan pembangunan LRT dari pemerintah pusat, apalagi di Indonesia ini, Palembang jadi kota pertama yang dibangun proyek tersebut. Sehubungan dengan keberatan pemprov dan pemkot untuk mensubsidi biaya operasional terkait perawatan dan pengelolaan LRT ini, harusnya bisa duduk bersama dengan Kementerian Perhubungan untuk mencari solusi terbaik,”  kata Anita , Senin (11/2) siang.

Baca:  22 Kotak Suara Pilgub Sumsel Dan Pilwako Palembang Diamankan

Menurut Anita, memang harga tiket LRT saat ini belum memadai karena untuk jarak dari Bandara sampai ke OPI, masyarakat hanya membayar Rp 10 ribu. Sementara, idealnya untuk jarak tersebut masyarakat minimal membayar Rp 25 ribu.

“Inilah maksud saya untuk mengajak pemprov, pemkot, dan Kemenhub duduk bersama, agar apa yang jadi persoalan dapat dicarikan jalan keluarnya. Bukan cuma tarif, tapi juga seharusnya ada koordinasi untuk membuat setiap stasiun terintegrasi dengan angkutan lain seperti transmusi ataupun transportasi online. Bukannya malah seperti kita lihat di stasiun Palembang Icon itu banyak kendaraan yang malah mengganggu pengguna jalan lain,” kata Politisi Golkar ini.

Baca:  KPU Kota Palembang Tetapkan DPS 1.099.195 Pilwako Palembang

Ditambahkannya, Pemprov juga memiliki kontribusi dalam pembangunan proyek LRT ini, karena tidak semua ditanggung oleh Waskita.

“Ada beberapa ganti rugi lahan juga kalau tidak salah pemprov yang menanggung, jadi kita juga punya tanggung jawab dengan LRT ini. Kecuali untuk pembangunan taman yang memang sudah tanggung jawab dari Waskita,” katanya.#osk

 

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Soroti Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Palembang

Palembang, BP Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang menyoroti kasus-kasus kekerasan dengan perempuan sebagai korban. Setidaknya, ada 62 kasus hukum terkait ...