Home / Headline / Ketua MPR: Perlu Penyempurnaan Sistem Ketatanegaraan

Ketua MPR: Perlu Penyempurnaan Sistem Ketatanegaraan

Zulkifli Hasan (Foto Tirto)

Jakarta, BP–Ketua MPR Zulkifli Hasan menampung aspirasi Gerakan Kebangkitan Indonesia (GKI)  yang terdiri dari berbagai komponen  seperti  organisasi kejuangan (Pepabri, FKPPI, IARMI), mahasiswa dari enam perguruan tinggi dan sepuluh organisasi kemasyarakatan. GKI menyampaikan aspirasi untuk kembali ke UUD 1945 yang asli. Penerimaan aspirasi ditandai dengan penyerahan buku berjudul “Mengapa Kita Harus Kembali ke UUD 1945”.

Penyampaian aspirasi tersebut berlangsung di Gedung MPR RI,  Jakarta, Rabu (6/2/) dihadiri  Pimpinan Badan Pengkajian MPR, Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR, Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono, Sesjen DPD Reydonnizar Moenek, Taufiqurahman Ruky dan Hariman Siregar.

Pemrakarsa GKI Taufiequrachman Ruky menyatakan,  UUD yang dibuat  tahun 2002 dengan cara melakukan amandemen terhadap UUD 1945 telah menjadikan UUD 1945 kehilangan jiwa, spirit dan semangatnya. “Norma Pancasila ada di dalam Pembukaan UUD, namun nilai-nilai Pancasila tidak pernah dituangkan ke dalam batang tubuh UUD berupa pasal-pasal. Bahkan rumusan kata Pancasila itu sendiri tidak dituangkan dalam UUD 2002,” ujar mantan Ketua KPK tersebut.

Baca:  Ketua MPR Ajak Pengurus INTI Bangun Indonesia

Menurut Ruky,  ada sejumlah pasal baru hasil amandemen yang nilai-nilainya bertentangan dengan makna dan nilai dari sila-sila dalam Pancasila  pada Pembukaan UUD 1945.

Dengan kembali ke UUD 1945, lanjut Ruky, GKI tidak bermaksud mengajak kembali ke suasana politik tahun 1945, apalagi mengajak ke situasi Orde Baru yang bernuansa otoritarian dan militeristik. “Tapi kita kembali kepada prinsip-prinsip dan norma-norma yang disusun  para founding fathers dan mothers ketika membentuk NKRI,” tuturnya.

Baca:  MPR RI Rangkul Selebgram Sosialisasikan Empat Pilar

Setelah pengantar dari Taufiqurachman Ruky, masing-masing perwakilan menyampaikan aspirasi serupa.  Di antaranya perwakilan dari purnawirawan TNI  disampaikan Jenderal TNI Purn Agustadi, perwakilan mantan aktivis mahasiswa 80’an  Hariman Siregar, perwakilan akademisi  Sutanto, perwakilan organisasi kemasyarakatan serta  perwakilan mahasiswa.

Menanggapi aspirasi itu, Ketua MPR Zulkifli mengatakan,  akan menampung dan disampaikan pada rapat gabungan pimpinan MPR dengan fraksi-fraksi. “Ini menjadi bahan kajian di Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR,” jelasnya.

Dia menambahkan,  MPR juga telah menerima delegasi dari elemen masyarakat  yang menyuarakan ingin kembali ke UUD 1945 maupun kelompok yang menganggap UUD ini sudah baik. Dari dua kelompok itu, MPR baru bisa menyepakati perlunya haluan negara untuk masuk dalam perubahan kelima UUD. “Pada prosesnya akhirnya bergantung pada keputusan politik,” katanya.

Baca:  Sesjen MPR: Peran Humas Jembatan Komunikasi Negara dan Rakyat

Dijelaskan, dalam sidang tahunan 2018, MPR sudah membentuka Panitia Ad Hoc (PAH). Salah satu PAH adalah merumuskan haluan negara. “Kalau MPR periode lalu hanya dalam bentuk rekomendasi, maka kita ingin MPR periode ini sudah dalam bentuk buku (haluan negara),” ujar Zulkifli.

 Zulkifli mengakui  UUD perlu penyempurnaan. Misalkan,  hubungan antar lembaga negara. Ketika ingin menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR, MPR mengalami kesulitan karena lembaga-lembaga negara lain menganggap kedudukannya sejajar. Akhirnya, Sidang Tahunan menjadi konvensi ketatanegaraan.  “Saya setuju perlu penyempurnaan sistem ketatanegaraan,”  paparnya. #duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

569 Napi Lapas Muaraenim Dapat Remisi

Muaraenim, BP–Sebanyak 569 narapidana (napi), warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II B Muaraenim mendapatkan remisi pada HUT RI ke ...