Home / Pemerintahan / Ketua DPR: Merancang UU Berlandaskan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Ketua DPR: Merancang UU Berlandaskan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Bambang Soesatyo

Jakarta, BP— Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan,   merancang sebuah undang-undang, pemerintah maupun DPR RI senantiasa berlandaskan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang  merupakan satu kesatuan dan  saling mengikat satu sama lain. Tanpa ketiganya, sebuah undang-undang yang dihasilkan akan kehilangan ruh.

“Para pakar dan praktisi hukum punya kompetensi tinggi untuk menelaah aspek yuridis dalam setiap pembahasan undang-undang. Karena itu, sebagai mahasiswa hukum, kalian jangan lelah menimba ilmu pengetahuan di kampus ataupun melalui ruang-ruang pembelajaran lain. Masa depan undang-undang maupun produk hukum lain berada di tangan kalian semua,” ujar Bambang saat menerima perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Rabu (6/2).

Baca:  Banyak Pejabat Cari Aman

Menurut Bambang, melalui pemikiran para praktisi hukum diharapkan sebuah produk undang-undang tidak menabrak UUD 1945. Disisi lain, berbagai ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 juga perlu ditafsirkan lebih lanjut oleh  praktisi hukum. Misalkan,  konstitusi negara dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 berbunyi: ‘Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota‎ dipilih secara demokratis’.

“Konstitusi mengamanahkan bahwa Pilkada dilakukan secara demokratis. Berbeda dengan Pilpres yang dengan lugas ditulis dipilih secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A UUD 1945). Artinya, UUD 1945 membuka ruang bagi kita semua untuk merumuskan lebih lanjut mekanisme penyelenggaraan Dikatakan, Pilkada, baik secara langsung maupun tidak langsung,” tutur Bambang.

Baca:  Forhati Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan dan Ekosistem Laut

Diatakan,  penyelenggaraan Pilkada secara tidak langsung melalui DPRD bisa jadi merupakan hal yang demokratis. Karena sila ke-4 Pancasila jelas menyebutkan ‘Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan’. Artinya, sistem perwakilan juga merupakan bagian dari jati diri bangsa Indonesia.

“Pilkada langsung atau tidak langsung, semua dikembalikan kepada kesepakatan bangsa Indonesia yang dirumuskan  para wakilnya di DPR RI. Tentu akan ada perdebatan dari banyak kalangan mengenai apakah pemilihan tidak langsung itu bentuk lain dari demokrasi sebagaimana dituliskan dalam UUD 1945. Di sinilah  ahli hukum perlu  menjelaskan lebih jauh,” jelasnya.

Baca:  Fahri Hamzah: Kita Punya Mimpi Besar Menjadi Pusat Peradaban Dunia

Bambang menaruh harapan besar agar kelak para mahasiswa hukum tidak hanya pandai dalam aturan soal hukum, namun  bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat agar senantiasa sadar terhadap hukum. Dengan demikian keamanan dan ketertiban masyarakat bisa terwujud.

“Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik harus didasarkan pada pengaturan dan penegakan hukum. Hukum harus dijadikan panglima, bukan alat politik untuk mengelabui masyarakat. Sebagai kalangan yang mempelajari hukum, mahasiswa Fakultas Hukum punya peran besar menjaga dan menegakan hukum agar kita tidak menjadi bangsa yang fasis, absolut dan represif,” papar Bambang. #duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Perjalanan Cak Imin Dibedah Dalam Buku Adempol

Jakarta, BP–Perjalanan kehidupan beragama, demokrasi dan politik  yang dirangkum dalam sebuah buku bertajuk Adempol dibedah di ruangan Sekretariat PKB DPR ...