Home / Headline / Gubernur Sumsel Tolak Tanggung Kerugian LRT

Gubernur Sumsel Tolak Tanggung Kerugian LRT

BP/IST
Gubernur Sumsel Herman Deru

Palembang, BP

 

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menolak jika kerugian Kereta ringan Light Trail Transit (LRT) dibebankan kepada Pemprov Sumsel,ini terkait usulan Komisi V DPRD RI yang melakukan kunjungan ke Palembang, Rabu (30/1).

      “Seharusnya kalau DPR RI punya inisiatif seperti itu , diskusikan dulu dengan provinsi, tidak bisa tidak menganggarkan begitu saja, itu bukan aset kita, itu aset pusat di kelola operasional oleh PT KAI,” katanya usai rapat paripurna DPRD Sumsel, Kamis (31/1).

      Menurutnya PT KAI juga mendapatkan keuntungan dari angkutan batubara dan sebagainya.

“Jangan pas rugi kita disuruh bayar, dak galak, aku,” katanya.

 Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, tidak akan diberikan subdisi dari pusat lantaran pengguna LRT ini sebagian besar masyarakat menengah ke atas (orang kaya atau mampu) .

Bahkan orang yang menengah ke atas itu tujuannya dari bandara, mal dan Jakabaring.

Tingginya biaya operasional Light Rail Transit (LRT) di Palembang, tak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Untuk itulah hingga kini LRT yang ada di Sumatera Selatan disubsidi oleh pemerintah pusat.

“Menurut informasi dari pihak KAI bahwa biaya operasional LRT perbulan mencapai Rp 10 Miliar.

Sedangkan pendapatan hanya 10 persen dari itu,” ujar Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono saat meninjau secara langsung LRT Sumsel, Rabu (30/1).

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa pendapatan LRT Sumsel infonya dari pihak KAI hanya Rp 1,1 Miliar per bulan.

Tentunya dengan biaya operasional Rp 10 Miliar perbulan dan pendapatan hanya Rp 1,1 Miliar tak bisa menutupi operasional.

“Untuk itulah hingga kini masih di subsidi pemerintah, tahun ini disubsidi Rp 123 Miliar.”


“Maka untuk tahun depan kami akan ajukan untuk tidak diberi subsidi lagi dari pusat.

Melainkan subsidinya dari daerah atau Pemerintahan Provinsi Sumsel yang harus menyediakan dananya sendiri kisaran Rp 150 miliar,” katanya.

Ia pun menjelaskan, tidak akan diberikan subdisi dari pusat lantaran pengguna LRT ini sebagian besar masyarakat menengah ke atas (orang kaya atau mampu) dan tujuannya dari bandara, mal dan Jakabaring.

Seharusnya LRT lebih mandiri dan tidak lagi mendapat subsidi.

 “Terlebih dari Bandara atau kebandara wajib pakai kartu atau uang eletronik (non tunai). LRT ini harusnya dibuat mudah untuk masyarakat. Nggak boleh itu dibuat aturan hanya berlaku untuk uang elektronik,” katanya.

Sedangkan Executive Vice President (EVP) PT KAI Divre III Palembang Anang Yoyo mengatakan, bahwa memang benar pendapatan LRT hanya 10 persen dari biaya operasional.

 “Idealnya untuk bisa menutupi biaya oprasional itu 30 ribu penumpang per hari. Namun untuk saat ini kalau hari biasa 2500-3000 penumpang dan saat weekend bisa sampai 5000 penumpang. Dengan jumlah tersebut pencapaiannya baru 20 persen,” katanya.

Ia pun mengatakan, bahwa untuk menarik minat masyarakat menggunakan LRT sudah dilakukan sosialisasi kepada anak-anak, mulai dari SD, SMP, SMA hingga kuliah. Tujuannya untuk mengenalkan LRT dan agar lebih diminati. #osk

Baca:  Tewasnya Alex Subrata di Rekonstruksi

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Pengendali Peredaran Heroin dari Sumsel Diserahkan Ke Polisi

Palembang, BP Menindaklanjuti penangkapan warga negara asing (WNA) asal Pakistan yang ditembak mati karena kedapatan membawa narkotika jenis heroin, penyidik ...