Home / Headline / Pemprov Sumsel Ajukan Tujuh Raperda Baru

Pemprov Sumsel Ajukan Tujuh Raperda Baru

BP/IST
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel)  melalui Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya menyampaikan  penjelasan Gubernur  Sumsel terhadap tujuh  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Sumsel pada  Rapat Paripurna ke 56 tahun 2019, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Senin (21/01).

Palembang, BP

 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel)  melalui Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya menyampaikan  penjelasan Gubernur  Sumsel terhadap tujuh  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Sumsel pada  Rapat Paripurna ke 56 tahun 2019, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Senin (21/01).

Dalam sidang paripurna yang dipimpin  Ketua DPRD Provinsi Sumsel H. Gantanda tersebut, Wakil Gubernur Sumsel Ir H  Mawardi Yahya menuturkan, ke tujuh Raperda yang diajukan merupakan  yang pertama kalinya disampaikan pasangan HD-MY sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2018-2023 pasca  dilantik pada awal Oktober 2018 lalu. Karena itu Wagub berharap Raperda ini nantinya bisa menjadi landasan dalam  visi dan misi menuju “Sumsel Maju Untuk Semua” .

Baca:  DPRD Sumsel Dukung di Hidupkan Kembali Marga di Sumsel

“Visi dan Misi tentunya tidak akan dapat  terwujud dengan baik tanpa adanya dukungan dari seluruh stakeholder terutama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumsel,”  katanya.

Wagub Mawardi Yanya merinci ke tujuh Raperda yang disampaikan untuk dibahas dan diteliti menjadi Perda tersebut meliputi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023, selanjutnya Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Raperda tentang Perubahan Keenam atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Kemudian, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, Raperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Sumatera Selatan Bersatu. Kemudian Raperda tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan yang terakhir adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pokok.

Baca:  Komunitas  Perdom Dukung TMMD ke 104

 

“Peraturan daerah merupakan aturan hukum yang paling dekat dan paling bersentuhan langsung dengan kehidupan dan kepentingan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan materi muatan/substansi dari peraturan daerah adalah seluruh materi kebutuhan hukum masyarakat yang senantiasa terus berkembang dan dinamis,” katanya.

Mawardi Yanya menyebutkan, RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan kurun waktu lima  tahun ke depan, yang menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan pembangunan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

 

RPJAD disusun  dengan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Dengan tetap memperhatikan dinamika perkembangan daerah dan nasional yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif dan berkeadilan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca:  SMA Plus Negeri 17 Palembang Buka Penerimaan PPDB

“RPJMD ini diharapkan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan akan mempunyai arah dan tujuan yang jelas dan terkendali sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan akan dapat terwujud dengan baik sesuai harapan,” katanya.

Ditegaskannya, di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghindari kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial perlu memberdayakan tenaga kerja lokal dengan memberikan kesempatan kerja yang seluas luasnya.

Kebijakan tersebut lanjut Wagub sangatlah mungkin dilakukan karena Sumsel memiliki sumber daya alam yang luar biasa yang selama ini telah dikelola oleh berbagai investor baik dalam maupun luar negeri.

“Karena itu bagi perusahaan yang peropersi  di Sumsel diharapkan dapat mempekerjakan tenaga kerja lokal, sehingga ekonomi keluarga mereka  dapat lebih layak,” katanya.

Ketua DPRD Sumsel MA Gantada kalau rapat paripurna dilanjutkan pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel, Senin (28/1). #osk

 

 

 

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Jelang Porprov Percasi PALI Gelar Piala Bupati Kelima

PALI,  BP Komite Olahraga  Nasonal Indonesia (KONI) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) melalui Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) kembali ...