Home / Headline / ITW Ingatkan Menhub Tak Gunakan Diskresi Untuk Jadikan Ojol Angkutan Umum

ITW Ingatkan Menhub Tak Gunakan Diskresi Untuk Jadikan Ojol Angkutan Umum

Edison Siahaan

Jakarta, BP–Indonesia Traffic Watch (ITW) mengingatkan Menhub agar tidak menggunakan diskresi dengan landasan UU no 30/2014 tentang admin negara untuk mengatur ojol sebagai angkutan umum.
Diskresi itu dapat digunakan apabila kegiatan publik tidak diatur dalam undang undang. Sementara tentang angkutan umum secara jelas dan rinci diatur dlm uu nomor 22/2009 ttg lalin dan angkutan jalan.
Ketua Presidium ITW Edison Siahaan mengatakan ITW tidak mempersoalkan tentang aplikasi yang digunakan oleh angkutan umum. Tetapi psl 137 UU no 22/2009 mengatur secara jelas bahwa sepeda motor hanya untuk angkutan orang. Sedangkan pasal 138 ayat 3 angkutan umum orang/barang hanya dapat dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. Kemudian pasal 140 menjelaskan tentang syarat kendaraan angkutan umum.
Setiap angkutan umum harus memenuhi enam jenis standard pelayanan minimal yang meliputi di antaranya keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.
Selain itu pemerintah harus menyesuaikan jumlah angkutan umum dgn kebutuhan dan tdk saling bersinggungan.
Atas dasar itu, tidak ada alasan Kemenhub untuk mengatur ojol yang akan diterbitkan pada Maret 2019 mendatang. Selain tidak memenuhi syarat sesuai amanat uu no 30/2014. Karena sepeda motor sudah sangat jelas diatur dalam UU no 22/2009 adalah sebagai angkutan orang bukan angkutan umum.
Kebjakan tersebut jelas bertentangan dengan UU dan potensi menuai konflik serta tidak sesuai dengan upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas).
ITW menilai, kebijakan itu merupakan pelanggaran UU yang didasari ketidakmampuan pemerintah melaksanakan UU no 22 tahun 2009. Sehingga membuat pemerintah kalap dan membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
ITW mengingatkan agar pemerintah fokus pada penegakan aturan yang tertuang dalam UU no 22/2009. Artinya, menggunakan sepeda motor untuk angkutan umum adalah pelanggaran hukum. Jika tetap terjadi, maka pemerintah gagal melaksanakan UU.
ITW mengingatkan, pemerintah lebih baik melakukan revisi UU no 22/2009 jika tetap berhasrat menjadikan sepeda motor sebagai angkutan umum.
Jika tidak, maka ITW meminta agar kebijakan pengaturan ojol tidak dilanjutkan. Apabila kebijakan tersebut tidak mau dituding sebagai kebijakan yang sarat dengan kepentingan pelaksanaan pilpres pada April 2019 mendatang.#rel

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Investor Yang Berinvestasi di Sumsel Harus Gunakan Tenaga Kerja Lokal

Palembang, BP Wakil Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang ...