Home / Headline / Dana Desa Dongkrak Perekonomian Masyarakat Desa

Dana Desa Dongkrak Perekonomian Masyarakat Desa

BP/DUDY OSKANDAR
Wakil ketua Komisi XI  DPR RI, Hafisz usai kunjungan ke Palembang, Senin (14/1).

Palembang, BP

Dana Desa (DD) yang digelontorkan melalui anggaran APBN setiap tahun mengalami signifikan, diharapkan dengan adanya DD tersebut desa akan menjadi lebih berkembang dan maju. Tidak hanya itu saja dampak dari adanya pembangunan di desa akan meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di desa.

“10 tahun kedepan jika dana desa dikelola dengan baik maka akan memberikan kontribusi bagi desa dan otomatis akan meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di desa,”Kata Wakil ketua Komisi XI  DPR RI, Hafisz usai kunjungan ke Palembang, Senin (14/1).

Baca:  Dodi-Giri Berpotensi Memenangkan Pilgub Sumsel

Dikatakan Hafisz, sejak tahun 2014 lalu anggaran DD mengalami peningkatan yang signifikan, mulai dari Rp 10 triliun dan pada anggaran tahun 2018 lalu anggarannya mencapai Rp 69 triliun.

“Dengan anggaran yang besar maka akan memberikan kontribusi bagi desa. Karena desa selama ini belum begitu maju dibandingkan dengan kelurahan yang ada di kota,” kata Hafisz.

 Menurut dia, 60 persen masyarakat Indonesia tinggal di desa dan 50 persen masyarakat berlatarbelakang petani sehingga ini langkah yang tepat dalam memajukan desa.

Selama ini DPR sebagai lembaga pengawas terus melakukan pengawasan dalam DD, selama ini DPR bersama dengan 3 kementerian terus melakukan pengawasan sehingga tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

Baca:  Satgas TMMD Ke 104 Kodim 0418 Palembang Ikut Tahlilan Warga

Sementara itu, terkait anjloknya harga karet dan sawit dalam beberapa tahun menjadi persoalan bagi pemerintah, oleh karena itu untuk meningkatkan harga karet dan sawit Pemerintah atau pihak investor dalam membangun pabrik sawit maupun karet.

“Dengan adanya hilirisasi maka kita tidak tergantung lagi dengan harga pasar dunia karena selama ini harga karet dikontrol oleh internasional,” ujar politisi PAN ini.

Dirinya juga menyambut baik jika pemerintah menerapkan karet dijadikan bahan baku aspal karena dengan itu maka harga karet diprediksi akan lebih tinggi dibandingkan harga saat ini.

Baca:  Pemprov Sumsel Tak Penuhi Kewajiban 30 Persen Pajak PKB-BNKB 2017-2018 Untuk Palembang

“Tentu karet kita juga kualitasnya harus diperbaiki sehingga aspal akan menjadi lebih kuat. Dan karet tidak tergantung lagi dengan harga pasar,” katanya.

Pada tahun lalu komisi XI telah menyelesaikan 3 UU dengan UU tersebut diharapkan DPR akan terus melakukan untuk menuntaskan rancangan undang-undang.

“UU yang telah kami selesaikan diantarnya  teks amnesti, keterbukaan keuangan, UU tentang KKPS, PNBP, diharapkan dengan UU tersebut memberikan kontribusi bagi yang baik terutama dalam penerimaan negara dari sektor selain pajak,” katanya.#osk

 

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Tiga Kabupaten Kota di Sumsel PPP Raih Kursi Wakil Ketua DPRD

Palembang, BP Ketua DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Sutikno mengakui telah melakukan evaluasi hasil pemilu 2019 terkait perolehan ...