Home / Headline / Pemprov Sumsel Tak Penuhi Kewajiban 30 Persen Pajak PKB-BNKB 2017-2018 Untuk Palembang

Pemprov Sumsel Tak Penuhi Kewajiban 30 Persen Pajak PKB-BNKB 2017-2018 Untuk Palembang

BP/IST
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, H. M Hoyin Rizmu

#Nunggak Hingga Rp 256 miliar.

 

Palembang, BP

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) ternyata tak memenuhi kewajiban pembayaran 30 persen kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (PKB-BNKB) kepada Pemerintah Kota Palembang tahun 2017 hingga 2018 sehingga saat ini pembayaran rekanan pihak ke tiga terhambat. Total yang belum dibayar mencapai Rp 256 miliar.

Baca:  Masyarakat Harus Tunggu Real Count KPU

Sehingga beberapa rekanan terpaksa harus gigit jari menunggu hingga September 2019 mendatang dan berkas yang sudah diproses pada BPKAD Palembang harus dikembalikan ke dinas masing-masing.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)  Kota Palembang,  H. M Hoyin Rizmu mengatakan, totalnya mencapai Rp 256 miliar. Anggaran tersebut berasal dari pembagian PKB-BNKB sebesar 30 persen kepada kota/kabupaten yang ada di Sumsel. 

 

“Kalau utang itu dibayarkan bulan ini,  kami bisa bayar utang kepada pihak rekanan pihak ketiga, ” katanya, Jumat (4/1).

Baca:  Prestasi Melejit, Sekretariat Semakin Sulit

 

Hoyin mengatakan,  APBD tahun 2019 sudah disetujui pada November 2018,  sedangkan utang Pemkot Palembang kepada pihak ketiga terdeteksi pada 31 Desember 2018 jadi sangat tidak memungkinkan kalau dibayar melalui mekanisme APBD induk. Hanya saja, ada mekanisme lain jika dana itu dibayar dari provinsi.

 

“Tidak mungkin kalau dibayar pakai anggaran APBD induk tapi jika dana nya ada bisa saja anggaran perubahan dipercepat dengan persetujuan DPRD, ” katanya.

Baca:  Ny. Annies Beri Arahan Persit Yonarmed

Hoyin menambahkan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya dalam penagihan piutang tersebut baik melalui mekanisme yang ada atau melalui perwakilan rakyat di DPRD Kota Palembang tapi hingga kini masih belum terealisasi. Kede pan hendaknya Pemerintah Provinsi Sumsel harus memisahkan rekening penerimaan pajak tersebut. Khusus untuk pembagian bagi hasil kabupaten/kota sehingga kejadian ini tidak terulang lagi. “Kasihan lah kita lihat rekanan yang belum bisa dibayar sebab mereka juga mungkin dana nya dapat dipinjam”, katanya.#osk

 

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

FGD Rembuk Aktivis Se-Sumsel  Bahas Kisah Lama Hingga Aktivis Menjadi Pejabat

Palembang, BP   Focus Group Discussion (FGD) acara Rembuk Aktivis se Sumsel di hotel Benston berlangsung seru, Kamis (19/9). Berbagai ...