Home / Headline / 2019, Kemacetan Bakal Lebih Parah, Pemicunya Populasi Kendaraan yang Tak Terkendali

2019, Kemacetan Bakal Lebih Parah, Pemicunya Populasi Kendaraan yang Tak Terkendali

Edison Siahaan

Jakarta, BP–Indonesia Traffic Watch (ITW) memprediksi kondisi lalu lintas dan angkutan jalan pada 2019 belum lebih baik dari 2018. Justru kemacetan di kota-kota besar khususnya Jakarta akan lebih parah.
Ketua Presidium IT Edison Siahaan mengingatkan, lalu lintas memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah dan Polri jangan mati rasa, tetapi terus berupaya maksimal untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran Lalu lintas (kamseltibcarlantas).
Faktanya, lanjut Edison, kemacetan masih menu sehari-hari dan terjadi nyaris di seluruh ruas jalan ibukota. Selain menimbulkan kerugian materi, kemacetan sudah mengganggu aktivitas dan kreativitas yang berdampak pada menurunnya produktivitas masyarakat serta potensi memicu meningkatnya stres bagi masyarakat.
Sementara upaya yang dilakukan pemerintah dan Polri belum menjadi solusi efektif mewujudkan kamseltibcarlantas. Pembangunan ruas tol yang masif justru jadi beban masyarakat, karena harus membayar tol padahal tidak ada jaminan bebas dari kemacetan.
Upaya pembatasan gerak kendaraan dengan kebijakan ganjil genap serta rekayasa lalin tak memberikan dampak yang signifikan untuk mengurai kemacetan.
Artinya, pembangunan ruas jalan khususnya tol tidak menjadi solusi efektif untuk mewujudkan kamseltibcarlantas.
ITW memastikan pemicu utama kemacetan adalah populasi kendaraan bermotor yang tidak terkendali. Sementara pertumbuhan ruas jalan sangat terbatas, sehingga tidak mampu menampung kendaraan. Ditambah ketidak berdayaan pemerintah menyelesaikan permasalahan angkutan umum berbasis aplikasi beroperasi secara ilegal. Meskipun potensi memicu konflik, tapi pemerintah terkesan membiarkan hingga saat ini.
Seharusnya dalam kondisi lalu lintas yang sudah ekstrem atau gawat darurat tentu harus diatasi dengan tindakan yang ekstrim pula bukan hanya dengan cara pembatasan gerak kendaraan dan rekayasa jalan semata.
ITW menyarankan agar pemerintah tidak ragu membuat kebijakan pembatasan jumlah kendaraan dengan moratorium berjangka penjualan kendaraan bermotor baru di jakarta dan kota besar yang kemacetannya sudah parah.
Kemudian pembatasan usia kendaraan dan pembatasan kepemilikan kendaraan dgn wajib memiliki garasi. Serta mewajibkan setiap kendaraan memiliki ansuransi dengan nilai dua kali dari harga mobil.
Disertai penyiapan moda angkutan umum yg terintegrasi ke seluruh pelosok dan terjangkau secara ekonomi serta aman, nyaman, selamat dan tepat waktu.
Pemerintah memberikan subsidi BBM bagi seluruh angkutan umum dengan memisahkan SPBU dengan kendaraan pribadi.#rel

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Pilpres  Lebih Sederhana Ketimbang  Pileg

Palembang, BP Kontestasi pemilu legislatif (pileg) tahun 2019 khususnya untuk wilayah Sumsel bakal diikuti sebanyak 9.201 calon anggota legislatif (caleg) ...