Home / Headline / Polemik Dana Bantuan Politik di Sumsel

Polemik Dana Bantuan Politik di Sumsel

BP/IST
Direktur Eksekutif Lembaga CDCS (Center for Democracy and Civilization Studies) Alip Dian Pratama, S.H., M.H

Palembang, BP

Plt Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Fitriana beberapa waktu lalu menyampaikan terkait dengan alokasi dana bantuan politik (banpol) pada tahun 2019 yang mengalami kenaikan sebanyak 100 persen.

Setelah sebelumnya Pergub Nomor 41 tahun 2018 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 15 tahun 2015 Tentang Bantuan Keuangan Pada Partai Politik, yang pada tanggal 17 Mei 2018 lalu ditanda tangani oleh Gubernur Sumsel.

Fitriana mengatakan bahwa pada peraturan sebelumnya untuk satu surat suara sah itu sebesar Rp. 504,-. Dan dengan peraturan yang baru, satu surat suara sah menjadi senilai Rp. 1.200,- yang mana dana itu dikalikan surat suara sah pada pemilu legislatif 2014 sebanyak 4.029.988 sehingga keseluruhan jumlah alokasi dana bantuan politik pada tahun 2019 sebesar Rp. 4.835.265.600,- untuk sebelas partai politik. (Harian Umum Berita Pagi (26/12).

Baca:  Omzet Pempek Cek Yati Selama Ramadhan Naik

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lembaga CDCS (Center for Democracy and Civilization Studies) Alip Dian Pratama, S.H., M.H. menilai hal tersebut merupakan kebijakan yang cukup baik, sebagai salah satu sumber keuangan partai mengingat cost politik juga cukup besar. Namun Alip menilai, yang menjadi titik tekan dalam kenaikan dana Banpol ini adalah pada implementasi tujuan utamanya, yang termaktub dalam klausulnya pada BAB VI Penggunaan Bantuan Keuangan pada Pasal 9, 10, 11. Yang pada pasal 10 ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat, baik dari menumbuhkan kesadaran, meningkatkan partisipasi politik, membangun karakter bangsa, membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Baca:  Gubernur Hadiri Pembekalan Untuk Paslon Kepala Daerah

“Pemprov seharusnya mengevaluasi ketercapaian tujuan bantuan keuangan ini kepada setiap Parpol, sebab dana tersebut menggunakan dana APBD. Dan menjadikan poin implementasi pendidikan politik kepada masyarakat sebagai variabel utama dalam menaikan alokasi dana,” katanya, Rabu (26/12).

Dia menambahkan bahwa untuk implementasinya sejauh ini, Alip menilai Partai Politik hanya menghabiskan bantuan keuangan dari Pemprov untuk operasional kantor dan gagal melakukan pendidikan politik kepada masyarakat.

Baca:  Debat Capres Diharapkan Tingkatkan Partisipasi Pemilih P

Dari perbandingan hasil rekapitulasi suara pada pemilu legislatif 2014 yang berjumlah 4.029.988 pemilih ternyata pada pilkada 2018 lalu jumlah pemilih sebesar 4.010.698, yang menandakan terjadinya stagnansi bahkan cenderung mengalami penurunan partisipasi politik. Ini berarti terjadi proses pendidikan politik yang bermasalah di Sumatera Selatan.

“Kami berharap baik Pemerintah Provinsi maupun Partai Politik memikirkan dengan serius hal ini, agar iklim demokrasi di Sumatera Selatan semakin baik dan proses ‘check and balance’ antar semua elemen masyarakat bisa berjalan sebagaimana mestinya,” kata  Alip.#osk

 

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Tak Diberi Uang Untuk Beli Shabu, Nyaris Bunuh Ibu Kandung

Palembang, BP–Lantaran tak diberi uang untuk membeli shabu dan ponsel, Priyansah alias Yansah (28) nyaris membunuh ibu kandungannya, Suwarti (80). ...