Home / Headline / FPK Nasional Segera di Bentuk

FPK Nasional Segera di Bentuk

BP/IST
Pertemuan sejumlah pengurus FPK tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan Direktur Bina Ideologi, Karakter & Wawasan Kebangsaan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Prabawa Eka Soesanta, M.Si., di Kementerian Dalam Negeri, Senin (17/12).

Palembang, BP

Selama ini lemahnya fungsi koordinatif membuat Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang ada di tingkat provinsi dan kota/kabupaten terkesan jalan sendiri-sendiri.

Penyampaian aspirasi dari FPK se-Indonesia kepada Kemendagri, Senin (17/12). Untuk itu, dipandang penting membentuk FPK Nasional sebagai wadah koordinasi yang bersifat komprehensif terhadap seluruh penyelenggaraan program yang mengedepankan pembauran kebangsaan ini.

Hal itu mengemuka dari hasil pertemuan sejumlah pengurus FPK tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan Direktur Bina Ideologi, Karakter & Wawasan Kebangsaan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Prabawa Eka Soesanta, M.Si., di Kementerian Dalam Negeri, Senin (17/12).

Baca:  Sambut Sumpah Pemuda Alumni SMP 6 Tahun 1984 Adakan Lomba

Menurut Dr. H.M. Baryadi, SE., MM., Ketua FPK Provinsi Sumatera Selatan, kehadiran FPK Nasional menjadi keniscayaan untuk membangun koordinasi yang lebih baik dalam peningkatan kinerja FPK selama ini. “Kepada Kemendagri kami perwakilan dari 18 provinsi telah menyampaikan bahwa penting dibuat FPK Nasional sehingga ada hierarkhi yang jelas,” katanya.

Pihak Kemendagri, menurut Baryadi, menyambut baik dan setuju dengan usulan ini. Hanya saja, dibutuhkan waktu untuk merubah Permendagri No. 34 Tahun 2006 yang menjadi payung hukum keberadaan FPK. “Jadi, secara de facto, FPK Nasional sudah bisa dimulai, hanya de jure masih menunggu revisi atau amandemen Permendagri No.34/2006,” kata Baryadi.

Baca:  Pangdam II Sriwijaya, Jenguk Penderita Tulang Hidung Bocor

Lebih jauh Baryadi mengatakan, semoga tidak ada halangan, pada Maret 2019, FPK Nasional bisa dilantik di Balikpapan, Kalimantan Timur yang pada saat yang bersamaan ada acara Gebyar Budaya Musyawarah Kebangsaan.

Baryadi berharap, secepatnya FPK Nasional bisa di segera dilegalisasi. “Meski belum dilegalisasi, namun kami di bawah tetap akan bekerja. Karena kami sudah memiliki patron yang baku, yakni persatuan dan kesatuan yang dijabarkan dalam berbagai aspek sosial kemasyarakatan,” katanya.

Baca:  Rakorwil Partai Berkarya Sumsel

Sementara itu, Albert Wuysang, Ketua FPK Kota Manado menambahkan, niatan melahirkan FPK Nasional ini murni dari teman-teman sesama anggota FPK di berbagai provinsi dan kota/kabupaten. “Kami mencoba menggodok di Jakarta dan langsung menyampaikan ke Kemendagri. Alhasil, diterima dengan baik. Hanya saja, tentu dibutuhkan waktu untuk merubah Permendagri No.34/2006. Namun, sementara itu kami cepat bergerak membentuk kepengurusan di tingkat nasional,” kata Albert.

Di sisi lain, Popong Otje Djunjunan, Ketua FPK Provinsi Jawa Barat menambahkan, “Di masa Orde Baru pernah ada Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (Bakom PKB), namun bubar dengan sendirinya. Lalu, dibentuklah FPK”.

“Dalam menjalankan programnya, perlu ada komando yang jelas. Oleh karena itu, dipandang penting membentuk FPK Nasional,” tambah wanita yang akrab disapa Ceu Popong ini.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Tak Diberi Uang Untuk Beli Shabu, Nyaris Bunuh Ibu Kandung

Palembang, BP–Lantaran tak diberi uang untuk membeli shabu dan ponsel, Priyansah alias Yansah (28) nyaris membunuh ibu kandungannya, Suwarti (80). ...