Home / Headline / Usut Tuntas Oknum Yang Melanggar Perda Retribusi Tarif Parkir kota Palembang

Usut Tuntas Oknum Yang Melanggar Perda Retribusi Tarif Parkir kota Palembang

BP/IST
Kajian Dwi Pekanan CDCS Jilid III pada hari ini, Minggu (16/12) mengangkat sebuah tema “Masa Depan Gerakan Mahasiswa di Era Revolusi Industri 4.0 dan Arus Politik Kepentingan 2019” dengan narasumber dari berbagai organisasi kemahasiswaan diantaranya Aliansi BEM Se Sumsel, HMI MPO Cabang Palembang Darussalam, Kammi Daerah Palembang, PMKRI Cabang Palembang, IMM UMP, dan FKMPI Sumsel.

Palembang, BP

Perwakilan organisasi kemahasiswaan yang hadir pada agenda kajian CDCS, Minggu (16/12) menyerukan Pemkot Palembang untuk menindak tegas dan mengusut tuntas oknum yang melanggar Perda nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggelolaan Parkir di kota Palembang.

Baca:  DPRD Sumsel Minta Penyaluran PKH Libatkan Lurah dan RT

Polemik retribusi parkir kota Palembang menjadi salah satu hal yang tidak bisa dikesampingkan, tidak sesuainya implementasi lapangan dengan Perda yang berlaku membuat resah masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Darmawan selaku perwakilan dari HMI MPO Cabang Palembang Darussalam. Ia menyebut diberbagai tempat-tempat strategis kota Palembang yang menjadi jantung kota malah Perda dilanggar.

“Saya mewakili masyarakat merasa resah, retribusi parkir yang diatur dalam Perda untuk motor Rp. 1.000,- sementara Mobil Rp. 2.000,-. Kenyataannya banyak juru parkir yang meminta lebih dari tarif bahkan di BKB sendiri tepatnya didekat river side ketika saya memarkirkan motor disana petugas parkir meminta biaya Rp. 5.000,-/per motor. Saat ditanya dia menjawab bahwa itu dari Dishub dan mereka menyetor ke Dishub. Dishub sebagai perpanjangan pemkot seharusnya menjadi pihak yang paling terdepan menerapkan Perda” ujar Darmawan.

Baca:  Asal Mula Nama Ubi Kayu

Hal senada juga disampaikan oleh para peserta kajian, kejadian seperti ini masih banyak terjadi dan ini adalah ulah oknum. Namun masyarakat pun juga harapannya tidak membiasakan hal ini. Banyak masyarakat terbiasa memberikan tarif lebih dari seribu kepada juru parkir.

“Gerakan mahasiswa harapannya bisa jadi corong informasi pencerdasan kepada masyarakat tentang Perda retribusi tarif parkir. Dan pemkot juga harus menindak tegas oknum yang bermain disini” pungkas Kelvin selaku Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang kota Palembang.

Baca:  Gubernur Sumsel Minta INASGOC Tempatkan PB Cabor di Venue

Kajian Dwi Pekanan CDCS Jilid III pada hari ini, Minggu (16/12)  mengangkat sebuah tema “Masa Depan Gerakan Mahasiswa di Era Revolusi Industri 4.0 dan Arus Politik Kepentingan 2019” dengan narasumber dari berbagai organisasi kemahasiswaan diantaranya Aliansi BEM Se Sumsel, HMI MPO Cabang Palembang Darussalam, Kammi Daerah Palembang, PMKRI Cabang Palembang, IMM UMP, dan FKMPI Sumsel.osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Dodi Reza Alex Anggota Kehormatan PWI Ke 41 Sejak Tahun 1974

Sekayu, BP–Media sebagai salah satu pilar demokrasi- dituntut tidak partisan. Media dalam pemberitaan, tak punya niat lain kecuali membela kepentingan ...