Home / Headline / DPRD Sumsel Minta Penyaluran PKH Libatkan Lurah dan RT

DPRD Sumsel Minta Penyaluran PKH Libatkan Lurah dan RT

BP/IST
Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) H.M. Husni Thamrin

Palembang, BP

 

Banyaknya keluhan warga mengenai tidak tepatnya sasaran Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) H.M. Husni Thamrin, hal itu disebakan karena tidak dilibatkannya aparatur daerah yakni Lurah dan RT dalam seleksi penerima bantuan PKH.

Oleh karena itu, menurutnya dalam waktu dekat ini dirinya akan segera mendatangi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, guna menyampaikan persoalan keluhan warga mengenai PKH yang tidak tepat sasaran.

Baca:  Paslon AKHOR Serahkan 101.032 Dukungan ke KPU Palembang

“ Akan kita sampaikan persoalan ini ke Kemendagri, dengan harapan Kemendagri berkoordinasi dengan Kementrian Sosial (Kemensos)RI, agar seleksi penerima bantuan Program PKH ini dapat melibatkan unsur aparatur daerah seperti lurah dan RT, sehingga penyaluran bantuan PKH tersebut benar benar dirasakan masyarakat miskin” ujar Husni Thamrin, Senin (17/12)

Dilanjutkannya, hal ini diketahui berdasarkan informasi ketua RT khusunya di wilayah Alang-alang lebar, Sukarami, Kemuning, Sako, Sematang Borang, Kalidoni, Ilir Timur I, Ilir Timur II dan Ilir Timur III, seleksi penerima bantuan PKH ini hanya dilakukan oleh Tim Pendamping dan tidak melibatkan Ketua RT, sehingga banyak warga yang merasa seharusnya patut menerima tetapi tidak menerima bantuan tersebut.

Baca:  Mahasiswa Unsri Bicara Geostatistik Lingkungan di Queen’s University Belfast – Irlandia Utara

“ Ini fakta yang terjadi dilapangan, dan pemerintah pusat harus mengetahui, karena tujuan dari PKH ini sangat baik yakni membantu masyarakat miskin, sehigga yang kita harapkan program ini benar benar dirasakan oleh mereka (masyarakat miskin-red)” katanya.

Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, ditambahkan Husni menjadi penting dalam melakukan pendataan warga yang akan menerima bantuan dari PKH melibatkan ketua RT dan lurah, karena yang mengetahui langsung warga yang patut dan tidak patut menerima adalah ketua RT dan Lurah.

Baca:  Dodi Reza Alex Dan Aswari Resmi Mendaftar Ke KPU Sumsel

“ Kan yang mengetahui warga yang miskin di wilayah RT adalah ketua RT, artinya jika ketua RT dalam penyaluran Program PKH ini dilibatkan maka akan tetap sasaran dalam pendataan penerima program PKH, seperti sebelumnya ada pembangian beras Miskin (Raskin) ketua RT yang mendata penerima dan tidak ada keluhan warga, semuanya berjalan dengan baik, nah harapan kita dalam penyaluran program PKH ini juga seperti itu”  katanya.#osk

 

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Sumsel Raih WTP Kelima

Palembang, BP Sumsel kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumsel atas ...