Home / Headline / Rekapitulasi DPTHP-2 Pemilu 2019 Selesai,   Ini Catatan Bagi KPU Sumsel

Rekapitulasi DPTHP-2 Pemilu 2019 Selesai,   Ini Catatan Bagi KPU Sumsel

BP/IST
Suasana usai Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-2, di Menara Peninsula, Jakarta, Sabtu (15/12).

Palembang, BP

Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel yang mampu menyelesaikan penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) – 2 hingga hari ini, langsung diapresiasi Bawaslu RI.

“Apresiasi ini juga disampaikan Bawaslu kepada seluruh jajaran sampai tingkat bawah, yang bersama-sama menyelesaikan penyempurnaan DPTHP-2 sampai dengan hari ini,” kata  Ketua KPU Sumsel, Kelly Mariana, usai Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-2, di Menara Peninsula, Jakarta, Sabtu (15/12).

Baca:  Revitalisasi Sungai –Sungai di Palembang Harus Segera Dilakukan

Menurutnya, Jumlah DPTHP – 2 pemilu 2019 yang ditetapkan pada rapat pleno terbuka tersebut, yakni berjumlah 192.828.520, terdiri dari 190.770.329 pemilih dalam negeri dan 2.058.191 yang menyebar di 606.381 TPS. Hanya saja, Bawaslu tetap memberikan memberikan beberapa catatan.

“Ada 11 poin catatan yang diberikan Bawaslu dari hasil rapat pleno terbuka hari ini. Pertama, KPU diminta menyampaikan berita acara dan lampiran data by name by address kepada parpol, tim kampanye calon presiden dan wakil presiden. Kemudian, KPU dan jajaran agar memastikan pemilih lapas/rutan/panti/rumah sakit, dengan menyusun daftar pemilih tambahan pada kelompok tersebut,” katanya.

Baca:  KOPZIPS Sisir Makam-Makam Ulama Aulia Di Palembang

Catatan selanjutnya, menurut, Kelly, KPU melakukan koordinasi dg Bawaslu dalam penyusunan daftar pemilih tambahan; Melakukan audit internal untuk memastikan efektifitas sistem informasi daftar pemilih; KPU beserta jajaran perlu melakukan antisipasi pemenuhan logistik bagi pemilih dlm TPS yang lebih dari 254 pemilih; Mantan PPDP direferensikan bisa menjadi KPPS, untuk menjamin akurasi data pemilih.

“KPU koordinasi dengan Dukcapil secara periodik, untuk menjamin warga negara yang secara fakta berada di suatu wilayah, namun sampai dengan hari ini belum punya data kependudukan. KPU dan pemerintah melakukan koordinasi terkait data warga di daerah bencana,  untuk memastikan jumlah warga yang pindah, dan sebagainya,” katanya.

Baca:  Penggugat Adalah Pemilih Yang Berhak Menggugat Jika Penyelenggaraan Pemilukada Melanggar UU

Berikutnya, memberikan atensi pada provinsi yang tingkat partisipasi di atas 80% Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, untuk memastikan proses pelaksanaan pemilu berjalan aman dan berkualitas. Melakukan penandaan pemilih LN yang masih ganda dengan pemilih DN; terakhir peningkatan kemampuan dan keterampilan KPPS dengan mengikutsertakan seluruh anggota KPPS dalam bimtek.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Investor Yang Berinvestasi di Sumsel Harus Gunakan Tenaga Kerja Lokal

Palembang, BP Wakil Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang ...