Home / Headline / Warga Kecamatan IT II dan Kecamatan IT III Minta Kolam Retensi Kepada DPRD Sumsel

Warga Kecamatan IT II dan Kecamatan IT III Minta Kolam Retensi Kepada DPRD Sumsel

BP/IST
Beberapa titik di Kecamatan Ilir Timur (IT) II dan Kecamatan IT III Palembang nyaris dilanda banjir setiap musin penghujan , baik karena hujan deras maupun air pasang. Keluhan dan permintaan ini diutarakan warga dua kecamatan tersebut saat berdialog di dua tempat berbeda dengan anggota DPRD Sumsel asal Dapil II Kota Palembang, yang sedang melaksanakan reses tahap III tahun 2018 yaitu Drs HM Husni Thamrin, MM; Ir H Zulfikri Kadir; H Ardhani Awam, SH; H Imam Mansyur, Lc; H Fahlevi Maizano, SH, MH; dan M Yansuri; dengan koordinator Dr H Budiarto Marsul, SE, Selasa (13/12).

Palembang, BP

      Beberapa  titik di Kecamatan Ilir Timur (IT) II dan Kecamatan IT III Palembang nyaris dilanda banjir setiap musin penghujan , baik karena hujan deras maupun air pasang. Warga yang merasa bosan kebanjiran, minta agar dibuatkan kolam retensi.

      Keluhan dan permintaan ini diutarakan warga dua kecamatan tersebut saat berdialog di dua tempat berbeda dengan anggota DPRD Sumsel asal Dapil II Kota Palembang, yang sedang melaksanakan reses tahap III tahun 2018 yaitu Drs HM Husni Thamrin, MM; Ir H Zulfikri Kadir; H Ardhani Awam, SH; H Imam Mansyur, Lc; H Fahlevi Maizano, SH, MH; dan M Yansuri; dengan koordinator Dr H Budiarto Marsul, SE, Selasa (13/12).

Baca:  Bupati Empat Lawang Terpilih Siapkan Program 100 Hari Kerja

      Saat berdialog dengan warga Kecamatan IT III yang dipusatkan di halaman rumah warga di Kelurahan  10 Ilir, Kasi PMK Kelurahan 10 Ilir, Syarbani menanyakan kondisi Kota Palembang yang makin sering banjir. Sementara pembangunan kolam retensi di kawasan 10 Ilir hingga kini tak kunjung selesai.

      Seno, warga RT 03, juga mengeluhkan banjir dan aliran dam semakin sempit akibat pembangunan dan polusi udara akibat proyek pembangunan kolam retensi. Iis, warga RT 01, juga mengaku jadi korban banjir. Dia pun mempertanyakan pembangunan kolam retensi sejak dua tahun lalu belum juga kelar.

Parahnya, lanjut Iis, rumahnya rusak karena dampak aktivitas proyek kolam retensi akibat getaran mesin. “Rumah kami dan banyak warga lainnya, genteng-genteng bergetar dan jadi bocor apabila hujan,” keluh dia.

      Sedangkan Usman, warga 10 Ilir, mengeluh kenapa beras raskin tidak ada lagi. Ada juga keluhan tentang pembuatan KK, KTP, dan akte kelahiran yang prosesnya rumit. Warga minta agar pembuatan surat menyurat ini bisa melalui kantor camat atau kantor lurah.

      Menanggapi keluhan kerusakan rumah warga akibat proyek kolam retensi, Zulfikri Kadir mengatakan, dirinya akan membuat bukti kerusakan yang ada. “Saya akan videokan dan akan kami bawa ke pusat,” kata dia.

Baca:  Usulan Raperda Pajak Daerah, Pemprov Sumsel Masih Belum Sepakat

      Keluhan soal banjir juga dilontarkan warga Kecamatan IT II. Pada pertemuan di Kantor Lurah Lawang Kidul, warga menuturkan, banjir terjadi karena selokan di Lorong Akor meluap hingga banjir sampai ke Jalan Perintis Kemerdekaan.

      Menurut Miniarti, Lurah Lawang Kidul, ada dam di Sungai Jeruju pecah sejak dua tahun namun belum ada perbaikan. Pecahnya dam ini yang membuat banjir di pemukiman penduduk.

      Aspirasi lain disampaikan M Gani, Ketua RT 08, yang mengatakan, warga minta anggota Dapil II Kota Palembang dapat merespon usulan pemindahan kantor Lurah Lawang Kidul. Selain itu, dia juga mempertanyakan kartu-kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu PKH. Menurut dia, banyak yang belum dapat dan ada juga yang pernah dapat tapi sekarang tidak dapat lagi. Ada juga warga yang mendapatkan kartu itu tidak melalui RT.

      Terkait aspirasi pemindahan kantor lurah, Sekcam IT II juga minta agar Kantor Lurah Lawang Kidul dapat dipindah. Menurut dia, DPRD Palembang sudah meninjau, ada bekas basecamp pembangunan Jembatan Musi IV yang dinilai layak untuk jadi kantor lurah. “Sayang apabila setelah pembangunan Jembatan Musi IV gedung basecamp itu dihancurkan,” katanya.

Baca:  Ketua Tim Wasev Nilai  TMMD Untuk Sejahterakan Masyarakat 

Terhadap keluhan banjir, Imam Mansyur mengatakan, DPRD Sumsel telah meminta pihak terkait untuk mendalami kolam retensi. Dia pun tak menampik jika di Palembang butuh beberapa kolam retensi untuk mengurangi banjir. “Tapi perlu juga kerjasama kita memahami lingkungan, hal ini dikarenakan tidak adanya aturan penimbunan rawa,” katanya.

      Sedangkan soal pembagian kartu PKH, Fahlevi Maizano menjelaskan, pembagian kartu ini langsung dari pusat dan dikirim melalui pos.

      Meski demikian, Husni Thamrin menambahkan, Komisi I DPRD Sumsel akan menindaklanjuti aspirasi warga ini ke Kementerian Dalam Negeri agar RT dilibatkan dalam pemberian kartu.

Soal pemindahan kantor lurah, Zulfikri Kadir mengatakan, bila kantor lurah hendak dipindah, hendaknya lahan yang ada tidak sengketa apabila dihibahkan. Sementara usul pembuatan kolam retensi, dia menjelaskan, anggarannya ada asalkan lahannya ada. “Tim survei sudah datang ke Palembang untuk meneliti  dan mudah-mudahan banjir di Palembang dapat segera diatasi,” kata dia.

      Sementara Koordinator Dapil II Kota Palembang H.  Budiarto Marsul, mengatakan, keluhan warga soal kerusakan rumah akibat proyek kolam retensi akan disampaikan pimpinan proyek. “Ini menjadi perhatian kita, jangan sampai kenyamanan warga justru terganggu, tadi ada yang debu saat panas dan berlumpur saat hujan,” kata Budiarto.

      Mengenai pemindahan Kantor Lurah Lawang Kidul, Budiarto juga mendukung karena kantor yang sekarang dinilai sempit dan tidak representatif lagi untuk pegawai bekerja melayani warga. “Tadi sudah ada tempatnya, nanti dipastikan lagi, disurvei lagi,” kata Budiarto. #osk

 

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Peran DKSS Tidak Kalah Dengan KONI

Palembang,BP Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan (DKSS) Raden H Syahril Erwin, SE (Yaya) menilai peran DKSS di Sumsel tidak kalah ...