Home / Headline / DPRD Sumsel Minta BPJS Jangan Persulit Pelayanan Kepada Masyarakat

DPRD Sumsel Minta BPJS Jangan Persulit Pelayanan Kepada Masyarakat

BP/IST
Anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Dapil 1 kota Palembang yaitu Chairul S Matdiah, RA Anita Noeringhati, Mgs Syaiful Padli, Sujarwoto, Kartak Sas dan Usman Effendi melakukan reses tahap III tahun 2018 di kantor BPJS Kesehatan ,Cabang Palembang, Selasa (11/12).

Palembang, BP

Anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Dapil 1 kota Palembang  yaitu Chairul S Matdiah,  RA Anita Noeringhati, Mgs Syaiful Padli,  Sujarwoto, Kartak Sas dan Usman Effendi  melakukan reses tahap III tahun 2018 di kantor BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Selasa (11/12).

Baca:  Jelang Lebaran, DPRD Sumsel Harap Jalan Negara Berlubang Diperbaiki

 Ketua rombongan RA Anita Noeringhati mengatakan, melihat masih banyak masyarakat sulit berobat di puskemas dan rumah sakit.

“ Kami sudah dulu membuat peraturan daerah berobat gratis , hanya menggunakan KTP bisa berobat tapi dengan transper ke BPJS , jangankan masyaraat tidak ada kartu  masyarakat ada kartu jika  lambat membayar iuran tidak dapat pelayanan,” katanya.

        Selain itu masalah obat BPJS juga terbatas diberikan kepada masyarakat juga menjadi keluhan masyarakat.

Baca:  Orang Pandak Dari Sumatera

 “ Penduduk Sumsel sekitar 7,8 juta jiwa berapa transpormasi masyarakat Sumsel masuk ke BPJS kesehatan maupun ke BPJS yang ada di askes, kami ingin minta penjelasannya,” katanya sembari meminta pihak BPJS jangan mempersulit pelayanan kesehatannya kepada masyarakat.

 Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang Andi Ashar menjelaskan sesuai dengan perpres  82 tahu 2018 tentang jaminan kesehatan, sejak 2019 awal tidak berlaku lagi program berobat gratis di Sumsel dan semuanya harus  berintragrasi ke BPJS Kesehatan..

Baca:  Cari Solusi Pendidikan Sumsel, Paska Gelar Diskusi DKT

Menurutnya  Sumsel mendapatkan quota BPJS dari APBN di lima kabupaten di Sumsel  Palembang, , Muba, Banyuasin, OKI , OI

Soal klaim belum di bayar  kepada pihak rumah sakit , menurutnya karena pihak rumah sakit belum lengkap adminstrasi klaim pembayarannya.

Terkait obat mereka berpatolam standar obat di BPJS, dan mereka mengaku ada 34 relawan di Rumah Sakit  dan masih kurang tenaga untuk menjelaskan masyarakat mengenai pelayanan BPJS di rumah sakit.

Sedangkan Mgs Syaiful Padli mengaku akan menindalanjuti pertemuan dengan BPJS Kesehatan cabang Palembang terkait implementasi perpres  82 tahu 2018 tentang jaminan kesehatan

 “Kita akan  menemui Kemenkes RI dan BPJS pusat senin depan, “ katanya. #osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Dodi Reza Alex Anggota Kehormatan PWI Ke 41 Sejak Tahun 1974

Sekayu, BP–Media sebagai salah satu pilar demokrasi- dituntut tidak partisan. Media dalam pemberitaan, tak punya niat lain kecuali membela kepentingan ...