Home / Headline / Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Masuk Ruang Politik Transaksional

Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Masuk Ruang Politik Transaksional Refleksi Hari HAM 10 Desember

Hendardi

Jakarta, BP–Peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) 10 Desember diperingati hari ini di banyak tempat sebagai  bagian dari upaya  umat manusia menjaga dan merawat nilai-nilai hak asasi agar tetap dihormati dan dilindungi  siapapun, khususnya negara. Penghormatan terhadap nilai HAM untuk menolak kekerasan dalam bentuk apapun.

Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan,  dinamika politik   menghadirkan  opini dalam diskursus publik bahwa era Orde Baru  baik sehingga ada kerinduan ingin kembali kepada masa itu  tidak tepat. Dalam lintas sejarah Indonesia, kehidupan politik di masa rezim Orde Baru berkuasa sarat dengan kekerasan dan pembatasan. Demi mempertahankan kekuasaan, rezim Orde Baru menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan sebagai metode politik untuk melanggengkan kekuasaan.

“Setiap kritik warga negara dinilai sebagai ancaman sehingga penangkapan sewenang-wenang, penculikan dan bahkan pembunuhan berulang kali terjadi pada masa itu. Stigma komunis dan pengganggu stabilitas keamanan kerap disematkan  rezim Orde Baru kepada  aktivis yang kritis terhadap kekuasaan,” ujar Hendardi dalam siaran persnya  di Jakarta, Senin (10/12).

Menurut dia,  dalih kepentingan keamanan  merupakan tameng rezim untuk mempertahankan kekuasaannya yang korup dan bobrok. Alhasil, berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM banyak terjadi, seperti penculikan aktivis 1997/1998, pembredelan media massa, pembunuhan aktivis buruh Marsinah serta  perampasan tanah rakyat Kedung Ombo.

Baca:  Penunjukan Marsekal Hadi Tjahjanto Sebagai Panglima Langkah Tepat

Kekhawatarian Orde Baru atas kekuatan Islam juga menghasilkan kontrol ketat rezim Orde Baru kepada kelompok Islam seperti melalui kebijakan pemaksaan atas asas tunggal Pancasila, kekerasan kepada kelompok Islam seperti di Tanjung Priok dan Talangsari Lampung. Bahkan rezim juga tidak segan  menetapkan status Daerah Operasi Militer (DOM) di wilayah konflik seperti Papua dan Aceh yang  mengakibatkan  berbagai kasus pelanggaran HAM.

 Era Orde Baru, lanjut Hendardi, kebebasan menjadi barang mahal. Rezim membatasi dan mengontrol secara represif kebebasan warga negara  seperti kebebasan berpendapat, berserikat dan  berkumpul.

“Di masa ini negara bukan berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tapi  berdasarkan pada kekuasaan (machsstaat). Sehingga yang selalu benar adalah penguasa dan yang salah adalah rakyat, karenanya kekerasan negara yang berujung pada terjadinya pelanggaran HAM seringkali terjadi pada masa Era Orba,” katanya.

Dikatakan, memasuki era reformasi  pasca rezim Orde Baru tumbang  tahun 1998 memunculkan harapan  besar di masyarakat akan adanya koreksi atas berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM di masa lalu. Sayangnya, setiap rezim pemerintahan yang berkuasa pada masa Reformasi tidak kunjung menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Hingga kini, Komnas HAM tercatat telah menyelesaikan proses penyelidikan atas sembilan kasus pelanggaran HAM masa lalu, yaitu: Kasus 1965/1966, peristiwa penembakan misterius (Petrus) 1982-1985, peristiwa penghilangan paksa aktivis 1997-1998, Peristiwa Trisakti 1998, Peristiwa Semanggi I 1998 dan II 1999, Peristiwa Talangsari 1989, peristiwa kerusuhan Mei 1998, dan Peristiwa Wasior Wamena 2000-2003. Selain itu,  tahun 2017-2018 Komnas HAM  telah menyerahkan berkas kasus pelanggaran berat HAM di Aceh kepada Kejaksaan Agung, yaitu kasus Jambu Keupok, Simpang KKA, dan kasus Rumah Geudong. Namun, proses penyelesaian berbagai kasus itu mengalami stagnasi di tangan Kejaksaan Agung yang tidak memiliki komitmen  menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM.

Baca:  Pembunuhan Para Pekerja di Papua Dapat Mengganggu Program Pembangunan

Hambatan di Kejaksaan  disebabkan  tidak adanya kemauan dan keberanian politik Presiden selama ini. Lebih dari itu, penyelesaian kasus pelanggaran HAM telah masuk dalam ruang politik yang transaksional. Dengan corak oligarkis, kasus pelanggaran HAM tidak hanya diabaikan tetapi dalam momen dan kasus tertentu menjadi daya tawar antar elite politik.

Karena itu, sambungnya,  tidak heran jika rekomendasi wakil rakyat (DPR) agar pemerintah membentuk pengadilan HAM untuk kasus Penghilangan Paksa Tahun 1997/1998 tidak disentuh rezim pemerintahan manapun. Sense of rigths pemerintah bukan lagi rendah tetapi sudah tumpul karena politik yang transaksional. Alhasil, korban terus meratapi harapannya, sementara pelaku pelanggaran HAM  bebas dari jeratan hukum dan dengan ringannya melangkah dalam kekuasaan.

Baca:  Hendardi: KPU Harus Dikawal Bukan Diancam

Ditambahkan, dalam perjalanan 20 tahun reformasi sejak 1998,  diakui telah menghasilkan sejumlah capaian positif berupa semakin kuatnya jaminan hak asasi warga negara dalam peraturan perundang-undangan, seperti di UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Namun demikian, di tengah kemajuan itu muncul sebuah paradoks dimana sejumlah undang-undang dan kebijakan yang bertentangan dengan jaminan HAM dalam UUD 1945 maupun undang-undang lain masih dipertahankan. #duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Pilpres  Lebih Sederhana Ketimbang  Pileg

Palembang, BP Kontestasi pemilu legislatif (pileg) tahun 2019 khususnya untuk wilayah Sumsel bakal diikuti sebanyak 9.201 calon anggota legislatif (caleg) ...