Home / Headline / Dipertanyakan Komitmen Walikota Dan DPRD Palembang Dalam Upaya Penyelamatan Cagar Budaya

Dipertanyakan Komitmen Walikota Dan DPRD Palembang Dalam Upaya Penyelamatan Cagar Budaya

BP/DUDY OSKANDAR
Suasana acara Tuesdaay dialog di Radio BP Trijaya,
“ Menyelamatkan cagar budaya kita di Palembang”
dengan nara sumber: Evy Apriani , Arsitek , tim arsitek cagar budaya kota Palembang Syafruddin Yusuf, Sejarawan Sumsel
Ahmad Syukri, anggota Lembaga Kajian Naskah Melayu Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, Selasa , (4/12).

Palembang, BP

Sejumlah pihak di kota Palembang mempertanyakan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dalam upaya penyelamatan benda-benda, bangunan  sejarah dan kawasan bersejarah di kota Palembang , apalagi dalam catatan sejarah kota Palembang di kenal sebagai ibukota Kerajaan Maritim terbesar di Asian Tenggara dan Jawa, Palembang dikenal sebagai ibukota Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang.

        Selain itu kota Palembang empat kali di datangi armada China  pimpinan Laksamana Cheng Ho, selain itu Palembang juga sempat terikut dalam perang Asian Timur Raya dimana kawasan Pertamina Plaju pernah di serang pasukan Jepang guna mengambil minyak di Plaju hingga masa revolusi hingga kemerdekaan.

Anggota , Lembaga kajian naskah melayu, UIN Raden Fatah, Palembang Ahmad Syukri menilai dalam konsep sosial, sesuatu yg diselamatkan itu adalah sesuatu yang dianggap penting dan bernilai bagi masyarakat.

“Berbicara penyelamatan cagar budaya di kota Palembang, kita kembali ke pertanyaan besarnya apakah masyarakat beserta jajaran pemerintah di kota palembang menganggap cagar budaya sebagai sesuatu yg penting dan bernilai bagi  pembangunan peradaban di kota palembang yang berkelanjutan. Seperti kita ketahui kota Palembang sendiri hadir dalam sejarah peradaban kosmopolitan yang unik dari mulai  kedatuan Sriwijaya, Kesultanan palembang, era kolonial  dan era kota modern,” katanya, Kamis (6/12).

Baca:  Ajak Masyarakat Sumsel Berkurban

Menurutnya,  pada setiap peradaban besar yang telah dilalui kota Palembang meninggalkan cultural heritage yang mewakili dan menjadi bagian dari bangunan identitas peradaban sebuah kota modern.

“Menyelamatkan cagar budaya hakekatnya adalah menjaga bangunan identitas sosial budaya sebuah kota, dalam hal ini kota Palembang. Mengapa penyelamatan cagar budaya di Palembang terkesan lambat, karena masyarakat dan pemerintah belum menganggap cagar budaya sebagai sesuatu yg penting dan bernilai bagi mereka secara material dalam konteks kekinian. Akibatnya beberapa objek cagar budaya di Palembang menjadi rusak. kerusakan cagar budaya bisa karena faktor kesengajaan dengan digantikan bangunan baru atau faktor dibiarkan rusak  secara alami,” katanya.

Saat ini menurutnya, perlu dilakukan langkah  penyelamatan cagar budaya di kota Palembang yang sinergis berkelanjutan demi menjaga identitas peradaban kota Palembang sebagai sebuah kota modern yang berbudaya tinggi.

“Pihak yg harus berperan aktif dalam penyelamatan cagar budaya ini tentulah  semua unsur pemerintah, masyarakat dan pihak swasta di kota Palembang. Pemerintah kota, dalam hal ini Walikota dan DPRD Palembang  memberikan landasan kebijakan dan penegakan hukum yg jelas berkenaan penyelamatan cagar budaya di kota Palembang,” katanya.

 Menurutnya, masyarakat yang sadar cagar budaya diwakili oleh komunitas cerdas berpengetahuan mumpuni mengenai arti penting penyelamatan cagar budaya bagi sebuah kota.

Baca:  Guru Honor Di Sumsel Berumur Diatas 35 Tahun Tuntut Bisa Ikut Test CPNS

“Komunitas masyarakat cerdas cagar budaya (MCCB) ini bisa dibentuk dari berbagai kalangan seperti akademisi, politisi, budayawan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Komunitas masyarakat cerdas cagar budaya bisa terbentuk dari masyarakat yang hidup di dalam situs cagar budaya, karena secara tidak langsung menjaga eksistensi identitas komunitas masyarakat tersebut. Pihak swasta  diharapkan memberikan teknologi penyelamatan cagar budaya dan bantuan dana dari pos CSR yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok MCCB,” katanya.

Sedangkan sejarawan dari Uiniversitas Sriwijaya (Unsri) Syafruddin Yusuf mengatakan,  sekitar  tahun 2015 Pemkot Palembang melalui Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (Disbudpar) Palembang baru mulai mendata cagar budaya (CB) di Palembang.

Disusul dengan  penyusunan rancangan Perda  CB di masa Walikota Palembang H Romi Herton.

“Namun hasilnya sampai sekarang tidak ketahuan apa jadi apa tidak. Waktu kami mendata  cagar budaya , saya cukup kaget karena sebagian data  cagar budaya sudah ada di Balai Arkeologi (balar). Sehingga sebagian kelompok yang ke lapangan itu mengambil saja data dari Balai Arkeologi. Artinya kurang kerjasama dari Pemkot dengan Balar,” katanya.

Mungkin juga menurutnya dengan DPRD Palembang kurang sehingga Perda cagar budaya tidak selesai hingga kini.

“ Solusinya anggarkan yang jelas khusus untuk itu. Bentuk tim kecil untuk menyelesaikan Perda tersebut. Biar bisa selesai cepat. Pemkot harus tegas dan kalau memang ada  benda atau kawasan cagar budaya jangan dirusak atau dimusnahkan. Jadi semua pihak harus ekstra dan berkerja sama dalam menyelamatkan cagar budaya. Seharusnya data dari balar itu ditindaklanjuti dengan actionnya atau aksi nyata,” katanya.

Baca:  31 Orang Lulus Adminitrasi Calon Anggota Bawaslu Sumsel Tambahan

Menurutnya kesannya selama ini pihak Pemkot Palembang baru bergerak sesudah ada kasus. Dan itu ditangani oleh Pemkot Palembang sendiri dan tidak melibatkan pihak lain.

Sedangkan Arsitek  tim ahli cagar budaya kota Palembang,  Evy Apriani menilai penyelamatan cagar budaya di Palembang terkesan lambat itu karena Palembang belum memiliki regulasi dalam hal ini perda cagar budaya dan tim ahli cagar budaya (TACB) yang bersertifikasi memenuhi kuota untuk bersidang. Hal ini menjadi kunci pembuka penyelamatan cagar budaya.

“Dengan adanya perda dan tim TACB benda yang di duga cagar budaya yang telah di daftarkan ke regristrasi nasional sudah dapat di sidangkan umtuk  di verifikasi apakah benda / bangunan cagar budaya tersebut masuk dalam kategori cagar budaya atau tidak,” katanya.

Dengan direkomendasikan dan ditetapkan oleh walikota sebagai cagar budaya maka saat itu juga  Palembang bisa membuat langkah untuk melestarikannya tentunya dengan prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan Undang Undang Cagar Budaya .

“Dan apa bila benda cagar budaya itu sebuah bangunan maka mekanisme pelestariannya menyesuaikan Permen PU nomor 1 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya,” katanya.

Selain itu menurutnya yang berperan aktif disini tidak hanya pemerintah semata tetapi harus “keroyokan” baik dari pemerintah, swasta, masyarakat dan stakeholder lainnya juga harus berperan aktif dalam mendukung pelestarian dan tentunya dukungan kebijakan top leader sangat diperlukan .#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Warga Kecamatan IT II dan Kecamatan IT III Minta Kolam Retensi Kepada DPRD Sumsel

Palembang, BP       Beberapa  titik di Kecamatan Ilir Timur (IT) II dan Kecamatan IT III Palembang nyaris dilanda banjir setiap musin penghujan ...