Home / Headline / Sesjen MPR: GBHN Memperbaiki Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sesjen MPR: GBHN Memperbaiki Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Ma’ruf Cahyono

Jakarta, BP–Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono menegaskan,  untuk memperbaiki sistem perencanaan pembangunan nasional  keberadaan haluan negara sangat penting. Sebab, haluan negara menjadi tuntunan sebagai kiblat pembangunan semua penyelenggara negara.

“Saat ada haluan negara,  di situlah Indonesia sebagai sebuah bangsa besar mempunyai target pencapaian pembangunan yang bisa diakselerasi, karena semua penyelenggara negara mempunyai fokus yang sama,” ujar  Ma’ruf di Jakarta, Kamis (6/12).

Menurut Ma’ruf,  MPR sudah mengkaji pemikiran untuk menghadirkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Soalnya,  tidak adanya haluan negara menyebabkan pembangunan berlangsung secara parsial dan tidak berkesinambungan. “Haluan negara menjadi tuntunan dan kiblat perencanaan pembangunan yang memiliki target pencapaian pembangunan.,” tegasnya

Baca:  Zulkifli-Megawati Bahas Isu yang Berkembang

Dikatakan, kalau sudah ada guideline di tingkat nasional, dan guideline  merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat,  haluan negara  menjadi panduan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Ma’ruf  menambahkan, dengan rujukan tersebut, pembangunan yang dilaksanakan sudah memiliki kerangka yang jelas untuk kepentingan nasional secara keseluruhan, bukan kepentingan daerah, atau sektoral. Itu sebabnya, kita  segera menata sistem perencanaan pembangunan nasional.

Baca:  Tidak Ada Alasan Menggantikan Jabatan Mahyudin dari Wakil Ketua MPR

Dia menambahkan, pimpinan MPR periode 2009-2014 mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN. Sehingga, MPR periode 2014-2019 menjalankan rekomendasi tersebut.

“Reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN memerlukan kajian yang melibatkan berbagai pihak, seperti aspirasi masyarakat, lembaga penyelenggara dan dunia kampus,” terangnya.

Penyusunan haluan negara, lanjut Ma’ruf, masih berproses di MPR. Proses itu pun tidaklah mudah, jika dimasukan dalam UUD karena perlu adanya perubahan (amandemen) UUD yang membutuhkan persyaratan tertentu.

Baca:  Mahyudin Lantik Tiga Anggota MPR

“Yang lebih penting  adanya konsensus di antara stakeholder. Jika konsensus tercapai  akan memudahkan tahapan berikut,” tuturnya.

Ma’ruf menilaim, haluan negara harus mampu menampung berbagai dimensi strategis bangsa. Bukan hanya terkait manajemen perencanaan pembangunan nasional, namun juga terkait aspek ideologi, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain secara garis besar. Dalam penyusunannya, haluan negara harus mampu merepresentasikan kehendak seluruh perwakilan masyarakat.#duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Warga Kecamatan IT II dan Kecamatan IT III Minta Kolam Retensi Kepada DPRD Sumsel

Palembang, BP       Beberapa  titik di Kecamatan Ilir Timur (IT) II dan Kecamatan IT III Palembang nyaris dilanda banjir setiap musin penghujan ...