Home / Pemerintahan / Harga Kopra Jeblok, Senator Malut Minta Pemerintah Turun Tangan

Harga Kopra Jeblok, Senator Malut Minta Pemerintah Turun Tangan

Senator dari Malut Matheus Stefi sedang memberikan penjelasan kepada wartawan.

Jakarta, BP–Harga kopra di Maluku Utara (Malut) jeblok sejak enam bulan terakhir. Semula Rp10.000 kini hanya dihargai Rp3.200 per kilo. Pemerintah pusat pun diminta turun tangan mencari solusi, agar nasib petani di sana tidak semakin terpuruk.

“Pemerintah harus turun tangan ke Malut mencarikan jalan ke luar agar harga kopra bisa stabil dan kehidupan petani bergairah kembali,” ujar Senator asal Malut,  Matheus Stefi kepada sejumlah wartawan di ruangan kerjanya Gedung DPD RI Jakarta, Kamis (6/12).

Baca:  Reformulasi GBHN Perlu Gerakan Nasional

 Menurut Matheus, sekitar 90 persen penduduk Malut mencari nafkah dari hasil penjualan kopra, tapi dengan harga Rp3.200 per kilo membuat warga merugi. “Kalau harga sekitar Rp5000 petani masih bisa beruntung sedikitlah, dan masih bisa bernafas,” jelasnya.

Penurunan harga kopra tersebut kata dia, diduga kuat akibat permainan ritel. Karena itu, pemerintah pusat dan kepolisian harus menginvestigasi  untuk menyalamatkan nasib rakyat. Sebab, rakyat  Malut  tidak memiliki mata pencaharian lain selain kopra.

Baca:  Mularis: Selamat Hendri Zainuddin Terpilih Sebagai Ketua DPD Hanura Versi OSO

Dikatakan, di luar negeri ada penurunan harga kopra, tetapi dampaknya tidak seburuk penurunan harga di Malut. Sehingga, kuat dugaan penurunan harga di Malut akibat permainan kartel.

Dalam waktu dekat lanjut Matheus, DPD akan mengundang  menteri terakit bersama kepolisian untuk melakukan rapat kerja membahas masalah ini. “Penurunan harga kopra ini tidak boleh berlanjut. Kalau tidak bisa diatasi segera,  pemerintah pusat harus berikan subsidi,” papar dia. #duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Fahri Hamzah: Kita Punya Mimpi Besar Menjadi Pusat Peradaban Dunia

Jakarta, BP— Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Ralyat (Korkesra), Fahri Hamzah mengatakan,   untuk mewujudkan Parlemen modern,Tim Reformasi DPR  ...