Home / Headline / MA Keluarkan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Kepada Gubernur dan DPRD Sumsel

MA Keluarkan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Kepada Gubernur dan DPRD Sumsel

BP/IST
Wakil Ketua DPRD Sumsel Chairul S Matdiah

# Terkait Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Palembang, BP

      Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Permohonan Hak Uji Materiil yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Surat Permohonan diajukan pihak PT Dizamatra Powerindo yang merupakan salah satu perusahaan bergerak dibidang batubara dengan nomor surat 73/PER-P3G/XI/73P/HUM/2018 yang dikeluarkan pada 21 November 2018 oleh Mahkamah Agung RI.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumsel Chairul S Matdiah mengaku baru menerima uji materil ini dari MA dan akan dipelajari dulu dalam 14 hari ini akan DPRD Sumsel jawab dan mengharapkan adanya keputusan yang seadil-adilnya.

Baca:  Gugatan Pemkot Palembang Kandas, DPRD  Minta Jangan Bela Yang Kalah

Selain itu menurutnya DPRD Sumsel berkewajiban menjawab permohonan uji materiil tersebut dalam kurun waktu 14 hari setelah surat tersebut diterima.

“Jika diminta begitu, DPRD harus siap menjawab apa yang menjadi tuntutan pemohon,” kata Chairul S Matdiah, ketika ditemui di ruang kerjanya Senin (3/12).

Menurut politisi Partai Demokrat ini, dengan adanya permohonan uji materiil terhadap Perda Sumsel Nomor 5/2011 ini artinya, harus ada perhatian dari anggota DPRD dalam membuat perda.

“DPRD juga kedepan akan lebih hati-hati melihat pasal-pasal dari rancangan peraturan daerah (Raperda). Kami juga berharap kepada hakim MA, supaya memutuskan seadil-adilnya mengenai permohonan uji materiil ini,” katanya.

Sebelumnya Gubernur Sumsel H Herman Deru menegaskan tidak akan mencabut keputusannya untuk melarang tegas angkutan batubara melintas di jalan umum.

Hal ini ditegaskannya saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Muaraenim,Kamis, (22/11).

Baca:  Cagub Serahkan Tim Kampanye Saat Pendafataran

” Keputusan saya sudah Incraht dan tidak bisa lagi diganggu gugat. Ini keinginan rakyat sejak lama dan dengan ada dukungan dari Kapolda, kepala daerah dan dukungan legislatif saya bisa mengambil keputusan itu, dan keputusan itu sudah mutlak,” katanya.

Meskipun keputusannya itu sempat mendapat penolakan oleh sejumlah masyarakat namun hal itu tidak akan mempengaruhi keputusan yang diambil Pemprov Sumsel.

” Kemarin ada sejumlah orang yang datang ke kantor dan melakukan penolakan terhadap keputusan yang saya ambil, tapi itu tidak akan merubah keputusan saya,”

“Saya bilang kalau dia mengaku sopir ya tanya SIM nya, kalau mengaku tambang, tanya IUP nya dan kalau dia mengatasnamakan rumah makan ya akan kita data rumah makan yang mana saja itu,” katanya.

Baca:  SO Hanya Bertukar Fungsi Dengan Alex Noerdin 

Dijelaskannya pro dan kontra dalam sebuah keputusan itu adalah hal biasa.

” Saya pegang janji saya, kalau ada pro dan kontra itu hal yang biasa, namun hal ini saya lakukan semata-mata untuk masyarakat,” katanya

Herman Deru juga mengatakan bahwa keputusan yang ia ambil tersebut adalah keinginan yang diinginkan masyarakat sejak lama.

” Sudah 8 tahun lebih masyarakat menginginkan agar terbebas dari dampak angkutan batubara, dan saya rasa dispensasi yang telah diberikan selama ini sudah cukup,”

“Saya hanya memenuhi janji saya dan itu adalah keingin rakyat kepada saya, saya menghentikan angkutan batubara ini bukan bearti saya mematikan mata pencarian mereka”

“Tapi saya hanya mengalihkan jalan yang seharusnya mereka lalui,karena itu jelas dalam aturannya truk batubara harus melintas dijalan khusus,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Warga 2 RT Protes Pembangunan 5 Lantai UIN Raden Fatah

Palembang, BP Proyek pembangunan gedung 5 lantai milik Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah (RF) yang proses pembangunan sudah berlangsung ...