Home / Headline / APBD Sumsel di Sepakati Rp9, 7 Triliun

APBD Sumsel di Sepakati Rp9, 7 Triliun

BP/DUDY OSKANDAR
 
Suasana rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda pendapat akhir Gubernur Sumsel  terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel tahun anggaran 2019, Kamis (29/11).

Palembang, BP

 

DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda pendapat akhir Gubernur Sumsel  terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel tahun anggaran 2019, Kamis (29/11).

Rapat dipimpin Plt Ketua DPRD Sumsel M Yansuri didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD Sumsel dan di hadiri Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel  Mawardi Yahya.

Juru bicara  Badan Anggaran DPRD Sumsel,  Holda Msi  mengatakan, setelah dilakukan pembahasan RAPBD 2019 Provinsi Sumsel oleh badan anggaran DPRD Sumsel dan tim anggaran pemerintah daerah provinsi Sumsel  dan pembahasna komisi-komisi dan mitra kerja  dapat di sampaikan estimasi dalam RAPBD tahun anggaran 2019 di rencanakan sebesar Rp9.713. 473.244.482.25 dengan rincian :

1. Pendapatan

.a. Pendapatan Asli Daerah   Rp.3.329.244.876.962,25

b. Dana Perimbangan  Rp6.235.428.531.000,00

Baca:  Pangdam II Sriwijaya Diganti

c. Lain lain  Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 96.250.238.00000

Jumlah Pendapatan Rp 9.660.923.645.962,25

 2. BELANJA

 a.Belanja Tidak langsung Rp6.661.159.295.321,25

b. Belanja Langsunh Rp 3.052.313.949.161.00

Jumlah Belanja Rp 9.713.473.244.482,25

Defisit… Rp 52.549.598.520

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan  Rp52.549.598.520,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

Jumlah Pembiayaan (Surplus) Rp 52.549.598.520,00.

Selain itu kepada Sekda Sumsel pihaknya berharap agar menempatkan aparatur sipil negara yang berkualitas dan berdasarkan disiplin ilmu dalam organisasi perangkat daerah (OPD) yang dibutuhkan.

“ Agar OPD dalam penggunaan dan penggunaan APBD  tahun anggaran 2019 , baik belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat dilakukan secara efektif  dan efisien serta transparan  dan akuntabel sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku,” katanya.

        Dan perlu upaya proporsional dan terarah bagi pemanfaatan pemberdayaan setiap badan usaha milik daerah atau BUMD yang ada dalam Pemprov Sumsel sehingga peran dan kontribusinya dalam maksimal dan terimplementasi secara nyata dalam meningkatkan perekonomian provinsi  Sumsel.

        “ Sehubungan dengan penambahan alokasi anggaran dalam OPD Dinas Perhubungan sesuai  dengan surat dinas perhubungan tanggal 18 November 2018 tentang usulan penambahan anggaran pada PT ASDP tahun 2019 dan  surat Gubernur Sumsel tanggal 28 November 2018 yang ditandatangani Wagub Sumsel perihal pergeseran belanja tidak langsung ke belanja langsung pada APBD 2019 untuk anggaran operasional pelabuhan laut Tanjung Api Api sebesar Rp 3 miliar dapat di belanjakan setelah mendapatkan persetujuan dari Kementrian Perhubungan,” katanya.

Baca:  Masyarakat Sumsel Dewasa Dalam Pilkada

        Anggaran untuk sektor kesehatan sesuai undang-undang adalah  10 persen dari APBD , hasil penilaian dari APBD tahun 2019 sektor krsehatan baru mencapai sekitar 4 persen, hal ini agar menjadi perhatian kita semua.

“Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumsel dapat memahami  dan meyetujui terhadap RAPBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2019 dengan beberapa saran dan pendapat yang sudah dikemukakan,” katanya.

Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Keputusan bersama antara pimpinan  DPRD dan Gubernur Sumatera Selatan  terhadap Rancangan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.

Sedangkan Gubernur Sumsel  Herman Deru mengatakan, penandatanganan Keputusan bersama antara pimpinan  DPRD dan Gubernur Sumatera Selatan  terhadap Rancangan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 ini merupakan tahapan akhir dari serangkaian tahapan dalam penyusunan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.

Baca:  Sidratul Muntaha Jabat Ketua Amsi Wilayah Sumsel

Selanjutnya  Rancangan Peraturan Daerah tersebut akan diserahkan  kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dievaluasi, sehingga pada dapat segera  ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih dan  penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada seluruh pimpinan dan Anggota DPRD yang tergabung dalam Badan Musyawarah, Badan Anggaran dan Komisi-Komisi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk melaksanakan  pembahasan dengan mitra OPD/Biro terkait,  sehingga APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” katanya.

Catatan-catatan yang telah disampaikan oleh setiap Komisi dalam laporannya, akan pihaknya  tindaklanjuti dalam penyempumaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.

Sedangkan Plt Ketua DPRD Sumsel M Yansuri mengatakan, rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda pendapat akhir Gubernur Sumsel  terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel tahun anggaran 2019 selesai. #osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Warga Kecamatan IT II dan Kecamatan IT III Minta Kolam Retensi Kepada DPRD Sumsel

Palembang, BP       Beberapa  titik di Kecamatan Ilir Timur (IT) II dan Kecamatan IT III Palembang nyaris dilanda banjir setiap musin penghujan ...