Home / Bisnis / Optimalkan PAD, Bank Sumsel Babel dan 7 Daerah Siap Dukung KPK

Optimalkan PAD, Bank Sumsel Babel dan 7 Daerah Siap Dukung KPK Lakukan penandatangan kerjasama pemanfaatan Sistem Monitoring Penerimaan Pajak Online Dengan 7 Pemkot/Pemda Di Sumsel Dan Babel

Batam, BP

Untuk membantu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bank Sumsel Babel melakukan penandatangan perjanjian kerjasama Pemanfaatan Sistem Monitoring Penerimaan Pajak online dengan tujuh
pemerintah kota dan pemerintah kabupaten yang ada di Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Acara yang di prakarsai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertujuan untuk mengoptimalisasikan PAD agar lebih tertib dan transparan, sehingga pembangunan daerah akan lebih baik lagi. Acara yang di laksanakan di Hotel Planet Holiday Batam juga dilakukan untuk provinsi Riau, Kepulauan Riau, provinsi Lampung, Jambi, Bengkulu dengan merangkul bank daerah masing masing.

adapun ruang Lingkup Perjanjanjian kerjasama tersebut meliputi tempat layanan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah melalui teknologi host to host dan layanan penyediaan alat perekaman data transaksi usaha sebagai objek pajak dan layanan Bank Sumsel Babel diseluruh kantor maupun channel elektronik Bank Sumsel Babel dari Wajib Pajak ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Palembang, Prabumulih, Lubuk Linggau, Pagar Alam (Provinsi Sumatera Selatan ) Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka Tengah dan Belitung (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Sumsel Babel Muhammad Adil dengan Harnojoyo Walikota Palembang, SN Prana Putra Sohe Walikota Lubuk Linggau, Ir H Ridho Yahya MM Walikota Prabumulih, Alpian Maskoni Walikota Pagar Alam, Maulan Aklil Walikota Pangkal Pinang, H. Sahani Saleh, S.Sos Bupati Belitung, Yulianto Satin, Wakil Bupati Bangka Tengah yang turut disaksikan oleh Pimpinan KPK Ibu Basaria Pandjaitan

Untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah, Bank Sumsel Babel menyiapkan layanan disetiap kantor Bank Sumsel Babel dan untuk tahap awal Bank Sumsel Babel akan menyiapkan lebih kurang 700 unit Tapping box yang akan dipasang pada mesin kasir hotel, restoran dan tempat hiburan, agar memudahkan pemerintah dalam memonitor pajak daerah yang dibayar secara online.

Adapun Layanan Bank Sumsel Babel sebagai berikut :

  • Transaksi /Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah secara terpusat dalam sistem online melalui Bank Sumsel Babel;
  • Layanan secara elektronik antara lain meliputi Setoran Tunai, Transfer antar Rekening,
  • Auto debet, ATM, dan channel electronic lainnya; serta layanan lainnya yang diselenggarakan oleh Bank Sumsel Babel pada saat ini maupun dikemudian hari, yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak.

Pelaku usaha baik badan usaha maupun perorangan nantinya dapat membayar Pajak Daerah (meliputi Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung wallet dan NJOP) sesuai dengan Undang-undang no.28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.

Bank Sumsel Babel dan Pemerintah Kota/Pemerintah Daerah secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri akan melaksanakan kegiatan publikasi yang meliputi iklan, promosi, sosialisasi, dan edukasi tentang layanan pajak daerah tersebut.

Nasabah dapat melakukan pembayaran Pajak Daerah di Kantor Bank Sumsel Babel melalui fasilitas layanan pada Counter Teller dan fasilitas lainnya yang sudah ada dan/atau yang akan dikembangkan oleh Bank Sumsel Babel

Pembayaran pajak daerah akan dianggap sah apabila jumlah uang yang diterima oleh Counter Teller adalah sebesar jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dan/atau nasabah sebagaimana tercantum dalam faktur SPPT atau Kode Billing.

Pemerintah Kota/Pemerintah kabupaten melakukan rekonsiliasi hasil penerimaan pembayaran Pajak Daerah berdasarkan data pembayaran yang diterima oleh Bank Sumsel Babel dari Wajib Pajak dalam bentuk hard copy dan soft copy pada setiap hari kerja, Bank Sumsel Babel dan Pemerintah Kota/Pemerintah Daerah juga melakukan rekonsiliasi antara bukti penyetoran dengan Laporan mingguan, bulanan dan tahunan.

Dalam pengarahannya pimpinan KPK, Basaria Pandjaitan menjelaskan bahwa prakarsa implementasi sistem monitoring penerimaan pajak online ini bertujuan agar pemerintah daerah lebih baik lagi dan transparan dalam mengelola keuangannya, KPK mendorong transparansi agar pemerintah daerah dapat memaksimal kan PAD sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. #ren

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Pasang NSP Bisa Dapat Mobil

  Palembang, BP Telkomsel menyerahkan 1 unit mobil Suzuki Ignis kepada pelanggan yang beruntung dalam Program Gebyar NSP yang berlangsung ...