Home / Palembang / Terus Meningkat, Dana Desa Dianggarkan Rp73 Triliun di 2019

Terus Meningkat, Dana Desa Dianggarkan Rp73 Triliun di 2019

Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo saat menghadiri acara Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosialisasi Prioritas Pengunaan Dana Desa Tahun 2019, di Gedung PSCC, Minggu (25/11).

Palembang, BP — Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi mengatakan akan menambah kembali alokasi anggaran untuk program dana desa. Di 2019, Jokowi berencana akan menaikkan anggaran desa menjadi Rp73 triliun.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi saat menghadiri acara Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosialisasi Prioritas Pengunaan Dana Desa Tahun 2019, di Gedung PSCC, Minggu (25/11).

“Tahun depan (2019 mendatang-red), alokasi dana desa akan kita naikkan menjadi Rp73 triliun. Ini saya harap bisa meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, selama empat tahun terakhir memang untuk dana desa terus dinaikkan. Seperti di 2015 sebesar Rp20 triliun, kemudian pada 2016 sebesar Rp47 triliun, lalu pada 2017 sebesar Rp60 triliun dan 2018 sebesar Rp60 triliun.

Masih kata Jokowi, total dana desa yang disalurkan dalam empat tahun terakhir jumlahnya sangat besar sebesar Rp187 triliun. Tak hanya dana desa, pada 2019 mendatang juga pemerintah juga akan menyalurkan dana kelurahan sebesar Rp3 triliun.

Baca:  Presiden Jokowi Promosikan Wisata Belanja dan Kuliner

“Memang kita berikan alokasi ke daerah lebih besar dari pusat. 57 persen anggaran disalurkan ke provinsi, kabupaten dan desa-desa,” jelas Jokowi.

Dengan naiknya anggaran desa, kata Jokowi, kedepannya dana desa digunakan untuk perbaikan atau pemberdayaan ekonomi dan inovasi. Sebab banyak sekali desa wisata yang bisa dikembangkan.

“Ada desa yang angkat urusan air untuk wisata misalnya. Kedua, hal yang bersifat produksi. Di desa ada produksi kopi. Sekarang dijual kalau bisa dalam bentuk sudah jadi, ada packaging-nya, atau barang setengah jadi, sehingga dijual tidak dalam bentuk mentahan lagi, sehingga ada nilai tambah,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) harus diperhatikan, yaitu yang meliputi pemberdayaan ekonomi dan inovasi. Pembangunan SDM menurutnya merupakan investasi jangka panjang. Pihaknya pun meminta kepada perangkat desa terkait juga meningkatkan pelayanan dengan kesehatan dak pendidikan.

Baca:  Kali ke-4 Jokowi ke Palembang

“Misalnya yang berkaitan dengan stunting, jadi perhatian kita semua. Posyandu dihidupkan, pemberian makanan tambahan, sekolah dan pendidikan, jangan sampai ada anak di desa yang tidak sekolah. Kita semua harus kompak agar yang namanya dana desa betul-betul bermanfaat bagi rakyat yang ada di desa,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, menanggapi banyaknya keluhan kepala desa dan pendamping desa terkait laporan pertanggungjawaban atau SPJ yang masih menyulitkan. Dirinya berjanji tahun depan akan mengubah undang-undang untuk mempermudah laporan.

“Akan mengubah undang-undang untuk mempermudah membuat laporan SPJ. Namun, penyusunan laporan dan pengelolaan keuangan harus sesuai azas,” tuturnya.

Di tempat sama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, pada 2014 pendapatan per kapita masyarakat desa hanya Rp572 ribu per orang per bulan.

“Tahun ini pendapatan per kapita masyarakat desa meningkat menjadi Rp802 ribu per bulan. Per kapita itu dihitung dari usi lanjut sampai anak-anak yang baru lahir,” katanya.

Dikatakan dia, jika peningkatan pendapatan per kapita masyarakat desa tersebut bisa terus dipertahankan, maka enam tahun ke depan pendapatan masyarakat desa bisa meningkat menjadi Rp2 juta per orang per bulan. Hal tersebut merupakan potensi besar bagi perkembangan ekonomi Indonesia.

Baca:  Jokowi Makan Ikan Belida

“Di desa lima tahun lagi akan ada lebih dari 150 juta jiwa. Dengan begitu, desa akan bisa memiliki pendapatan lebih dari Rp300 triliun per bulan di desa, itu akan menciptakan daya beli Rp1.500 triliun per bulan atau lebih dari Rp18 ribu triliun per tahun. Itu sama dengan 1 triliun US Dollar pendapatan domestik bruto, hanya dari desa. Itu lebih besar dari pendapatan domestik bruto di seluruh Indonesia saat ini,” tutupnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengaku, dana desa yang diperoleh Sumsel setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Mengingat pada 2015, dana desa yang diperoleh Sumsel sebesar Rp775 miliar, 2016 sebesar Rp1,7 triliun, 2017 sebesar Rp2,2 triliun dan 2018 sebesar Rp2,3 triliun. Lalu, 2019, dana desa di Sumsel akan kembali meningkat menjadi Rp2,6 triliun.

“Pak Jokowi itu sayang sama masyarakat Sumsel lihat saja setiap tahun anggaran desa itu naik. Apalagi, 2019 nanti Pak Presiden juga akan berikan dana kelurahan,” pungkasnya. #rio

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Anak-anak Disabilitas Diajak Keliling Naik LRT

Palembang, BP — Puluhan anak-anak disabilitas atau berkebutuhan khusus diajak PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional (Divre) III Palembang untuk ...