Home / Headline / Belum Memenuhi Syarat Masuk Daftar Pemilih Tetap

Belum Memenuhi Syarat Masuk Daftar Pemilih Tetap

BP/Dudy Oskandar
Ketua Bawaslu RI Abhan

Palembang, BP

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI masih menemukan warga yang belum memenuhi syarat untuk memilih, tapi masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.
Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu RI Abhan, terkait molornya perbaikan DPT yang dilakukan KPU saat ini.
“Yang memenuhi syarat memilih ternyata tidak masuk DPT,” kata Abhan di sela- sela peresmian kantor Bawaslu Sumsel, Jakabaring Palembang, Jumat (23/11).
Menurut Abnan, ia berharap kepada Bawaslu Sumsel untuk lebih melakukan pengawasan optimal lagi soal DPT yang ada, mengingat pada 15 Desember akan ada penetapan DPT.
“DPT ini pangkal dari proses pemilu dan akan jadi persoalan, jika tidak beres dan perlu dukungan semua pihak,” jelasnya.
Khususnya Pemda dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendorong masyarakat merekam data diri dalam E KTP.
Pemilih yang memenuhi syarat untuk Pemilu, berdasarkan undang- undang nomor 7 tahun 2017 yaitu harus terdaftar dan memiliki e-KTP.
Tantangan Pemilu 2019 ini diakuinya berat dibanding sebelumnya.
Tapi ia yakin dengan sukses pelaksanaan Pilgub Sumsel dan Pilkada Kabupaten/ kota 2018, kekurangan yang ada akan bisa diselesaikan.
“Sekarang sudah tahapan kampanye dan puncak krusialnya di rekapitulasi suara. Sumsel wilayah geografisnya cukup luas, dan kita harus atur startegis maksimal,” ucapnya.
ķAbhan menuturkan, untuk pengawasan TPS pada pemilu 2019, satu TPS akan ada satu orang pengawas, dengan total pengawas 25 ribu pengawas TPS.
Mereka akan direkrut sebulan sebelum pencoblosan, serta partisipasi publik untuk pengawasan yang jika ada dugaan pelanggaran segera dilaporkan ke Bawaslu.
“Tugasnya mengawasi proses sampai pemungutan suara, perhitungan suara dan rekapitulasi suara. Kita akan melakukan bimbingan teknik untuk membekali mereka terkait tugas pengawas di TPS. Selain itu, kita akan membekali petugas pengawas TPS dengan surat tugas, ” katanya.
Ketika disinggung mengenai keterlambatan pemberian Alat Peraga Kampanye (APK) oleh KPU, Abhan menegaskan, itu akan dibahas. Karena itu tidak hanya terjadi di Sumsel namun juga di provinsi lain.
“Semua mengalami keterlambatan. Itu jelas merugikan kontestan pemilu,” tandasnya.
Sementara untuk pelanggaran kampanye, kata Abhan, kebanyakan terjadi pelanggaran pengerusakan APK dan pelanggaran penyelenggara serta netralitas ASN.
“Saat ini untuk di Sumsel baru satu pelanggaran, meski sedikit aneh,” katanya.#osk
Baca:  Jokowi Dan Alex Noerdin Makan Bersama
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Warga Kecamatan IT II dan Kecamatan IT III Minta Kolam Retensi Kepada DPRD Sumsel

Palembang, BP       Beberapa  titik di Kecamatan Ilir Timur (IT) II dan Kecamatan IT III Palembang nyaris dilanda banjir setiap musin penghujan ...