Home / Headline / Sosialisasikan Empat Pilar Tidak Cukup Hanya MPR

Sosialisasikan Empat Pilar Tidak Cukup Hanya MPR

Mahyudin

Jakarta, BP–Wakil Ketua MPR Mahyudin menjelaskan, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menolak Pancasila mencapai 20% sangat mengkhawatirkan, sehingga MPR berusaha mencegah agar angka tersebut tidak melebihi lagi.

“Berdasarkan informasi sekitar 20% PNS terpapar faham radikal dan 7 Perguruan Tinggi Negeri (PN). Jumlah itu jangan sampai bertambah, kita harus mencehahnya,” ujar Mahyudin di ruangan wartawan DPR Jakarta, Kamis (22/11).

Menurut Mahyudin, MPR yang diberi tugas mensosialisasikan Empat Pilar belum cukup efektif mencegah meluasnya faham radikal dan anti Pancasila. Peran sekolah  harus ikut ambil bagian dengan cara memasukan kurikulum pendidikan Pancasila mulai dari TK hingga SMA.  “Anak TK sebaiknya sudah mendapat pelajaran Pancasila dari sekolah, agar mereka mulai mengenal dan memahami soal etika, budaya, karakter dan integritas,” kata Mahyudin.

Baca:  Undang Undang yang Baik Tidak Multitafsir

Jika Pancasila diperkenalkan kepada  mahasiswa, lanjut dia, mereka sangat kritis dan justru mempertanyakan balik kepada si penbicara, “Tidak usah bapak menceramahi kami, lihat aja tuh pejabat Negara, pimpinan DPR, DPD  dan anggota DPR  banyak yang ditangkap karena   korupsi. Apakah itu tidak bertentangan dengan Pancasila?,”

Diakui Mahyudin, keberadaan MPR pasca reformasi  mestinya  dipertanyakan, karena anggota MPR hanya terdiri dari anggota DPD dan DPR, yang bukan representasi dari keterwakilan semua golongan. “Sebelumnya anggota MPR mewakili semua golongan  untuk melakukan musyawarah dan mufakat,” jelasnya.

Baca:  Bhineka Tunggal Ika Alat Perekat Masyarakat Indonesia

Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin mengatakan, sistim demokrasi kita perlu ditinjau ulang pasca amndemen UUD 20 tahun silam. “Kita sudah bisa menilai apakah sistim demokrasi yang kita laksanakan telah berjalan sesuai harapan, di mana kekurangan dan kelebihannya. Kalau dianggap sistim pemilihan langsung kurang cocok, kita kembalikan lagi kepada sistim lama melalui MPR,” paparnya. #duk

Baca:  Sesjen MPR Komitmen Ciptakan Pemerintahan yang Bersih

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Warga Kecamatan IT II dan Kecamatan IT III Minta Kolam Retensi Kepada DPRD Sumsel

Palembang, BP       Beberapa  titik di Kecamatan Ilir Timur (IT) II dan Kecamatan IT III Palembang nyaris dilanda banjir setiap musin penghujan ...