Home / Headline / Hutang DBH Pajak Kendaraan Sumsel 2018, Capai 300 miliar

Hutang DBH Pajak Kendaraan Sumsel 2018, Capai 300 miliar

BP/DUDY OSKANDAR
Gubernur Sumsel Herman Deru

Palembang, BP

Terkait tambahan sisa hutang Dana Bagi Hasil (DBH)  pajak daerah di anggarkan pada tahun anggaran 2019, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menjelaskan hutang DBH pajak kendaraan tahun 2017 sebesar Rp.764.721.775.374,39.

“Perkiraan hutang DBH pajak kendaraan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.300.000.000.000,00 atau 300 miliar ,” katanya dalam rapat paripurna DPRD Sumsel  dengan agenda jawaban Gubernur Sumsel terhadap pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel atas penjelasan Gubernur Sumsel terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2019, Senin (19/11).

Terkait dengan peningkatan belanja tidak terduga yang mencapai 100% dapat menurutnya dapat di jelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan antisipasi kekurangan dana APBN untuk persiapan Pilpres dan Pileg tahun anggaran 2019.

Baca:  Satu Persatu Makam Dalam Komplek Pemakaman Pangeran Kramajaya Mulai Ditemukan

“Kami sependapat, terhadap APBD Tahun Anggaran 2019 harus dapat menggerakkan perekonomian di Sumatera Selatan.,” katanya.

Terhadap saran agar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersungguh-sungguh meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak tergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat, dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah setiap tahunnya terus melakukan upayaupaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melakukan sidak ke lokasi dan memberikan sangsi tegas bagi pihak ketjga yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Baca:  Dr AK Gani, Gubernur Sumsel Termuda

“Kami sependapat terhadap saran yang disampaikan bahwa sesungguhnya salah satu parameter hasil pembangunan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat adalah peningkatan kesejahteraan. Artinya kalau pembangunan berjalan dengan baik mestinya angka kemiskinan dan angka pengangguran semakin menurun. Karena pembangunan yang baik memiliki sasaran yang sangat popular Sehingga dilihat dari sisi ini, kebijakan pembangunan  harus berpihak pada masyarakat miskin dan peduasan lapangan kerja, hal tersebut akan menjadi perhatian kami,” katanya.

Pihaknya juga  sependapat terhadap saran yang disampaikan agar prinsip dasar arus belanja terletak pada aliran dana yang efektif dan eflsien, sehingga setiap rupiah yang mengalir untuk pembelanjaan benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan memiliki multi  effect yang signilikan terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi Sumatera Selatan. Karena setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dihadapan masyarakat.

Baca:  Tiga Oknum Polres OKU Timur, Peras Pengusaha

“ Kami sependapat terhada saran dan harapan yang disampaikan agar seyogyanya prioritas utama dani belanja daerah dimjulen untuk mendukung Vusi dan 5 (lima) Misi prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019,” katanya.

Plt Ketua DPRD Sumsel M Yansuri mengatakan, rapat paripurna di skor hingga  Kamis (29/11).#osk

 

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Warga Kecamatan IT II dan Kecamatan IT III Minta Kolam Retensi Kepada DPRD Sumsel

Palembang, BP       Beberapa  titik di Kecamatan Ilir Timur (IT) II dan Kecamatan IT III Palembang nyaris dilanda banjir setiap musin penghujan ...