Home / Headline / Penjajahan Bentuk Baru Adalah Provokasi dan Ujaran Kebencian

Penjajahan Bentuk Baru Adalah Provokasi dan Ujaran Kebencian

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah

Jakarta, BP–Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan, penjajahan bentuk baru  adalah hoaks, provokasi, adu domba dan menebar ujaran kebencian. Masyarakat diharapkan  bersatu,  konsisten menjaga serta mengawal Pancasila, UUD45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

“Jelang Pilpres dan Pileg 2019 berita hoaks dan provokasi marak di medsos. Sehingga semua harus menjaga Empat Pilar sebagai landasan berbangsa dan bernegara  yang merupakan  warisan para pahlawan kita,” ujar Ahmad Basarah di  Jakarta, Selasa (13/11) dalam sebuah diskusi bertajuk Memaknai Perjuangan Pahlawan Nasional.

Baca:  Anggota MPR Harus Paham Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika

Menurut Basarah, dari  262 juta penduduk Indonesia, terdapat 371,4 juta pengguna smartphone, dan  ada yang memiliki dua hingga  tiga handphone. Kalau terjadi caci-maki, saling hujat dan fitnah,  bangsa ini bisa  terpecah-belah.

Bentuk provokasi yang menyebutkan bahwa yang Islam bukan nasionalis dan sebaliknya nasionalis bukan Islam kata Basarah, merupakan  politik pecah-belah. Jika rakyat terpecah belah bangsa  asing akan mudah menguasai negara.

Baca:  Zulkifli-Megawati Bahas Isu yang Berkembang

Hidayat Nur Wahid menambahkan,  generasi muda harus merawat Empat Pilar. Para pahlawan telah merelakan jiwa dan raganya untuk merebut serta memperjuangkan  Kemerdekaan RI. Mereka itu berbeda agama, suku, budaya, golongan, juga parpol, tapi tetap bersatu untuk NKRI.

Peneliti dari LIPI Siti Zihro menjelaskan,  pembangunan infrasturktur yang tengah gencar dibangun pemerintah memang cukup baik, namun  pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM), integritas, karakter dan mentalitas  bangsa tidak kalah penting agar rakyat  tidak kehilangan dis-orientasi.

Baca:  Perbedaan Merupakan Anugerah dan Menjadi Kekuatan

“Orientasi untuk membangun jati diri,  kemandirian, kedaulatan, martabat untuk mendorong proses demokrasi yang mensejahterakan rakyat. Bukan demokrasi liberal dan ini tanggung jawab parpol,” papar Siti. duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Pelantikan Ketua DPRD Sumsel Tunggu SK Kemendagri

Palembang, BP Kapan pelantikan Ketua DPRD Sumsel belum dapat dipastikan. Pasalnya hingga kini, sekretaris DPRD Sumsel belum menerima Surat Keputusan ...