Home / Headline / Banjir, Buktikan Buruknya Manajemen Lingkungan Kota Palembang

Banjir, Buktikan Buruknya Manajemen Lingkungan Kota Palembang

BP/IST
Banjir di kota Palembang

Palembang, BP

Hampir seluruh warga Kota Palembang saat ini sedang resah dengan bencana  banjir yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kota Palembang. Bukan hanya mengganggu kenyamanan aktivitas

saja tetapi banjir juga telah menyebabkan kerugian ekonomi dan pendidikan.

Beberapa sekolah pun diliburkan  karena beberapa sekolah ikut terendam. Hujan deras yang turun dari Senin (12/11) malam sampai pagi hari ini  mengakibatkan banjir setinggi 1 meter di beberapa wilayah dan jalan protokol, seperti di Jalan R. Sukamto (Hotel  Al-Furqon sampai PTC Mall) kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintasi jalan ini terlihat mogok. Banjir yang  terjadi di wilayah Kota Palembang bukan hanya satu kali ini saja terjadi. Permasalahan banjir yang melanda

sejumlah kawasan permukiman penduduk dan ruas jalan protokol sudah sering terjadi.

Baca:  9 Fraksi DPRD Sumsel Berikan Pandangan Umum Raperda APBD Provinsi Sumsel 2019

Setelah turun hujan lebat  atau lebih dari dua jam bisa dipastikan langsung terjadi banjir, hal ini semakin parah dan memerlukan penanganan  serius.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan (Sumsel  mencatat titik rawan banjir berada di sekitar  kolam retensi (tempat penampungan air sementara) dan di wilayah-wilayah sekitar timbunan yang dulunya rawa.

Hairul Sobri, Direktur Eksekutif Walhi Sumsel menjelaskan bahwa banyaknya penimbunan rawa untuk  kepentingan properti atau kepentingan bisnis secara leluasa menimbun rawa yang awalnya sebagai tempat resapan  air merupakan bentuk-bentuk kebijakan yang bertentangan dengan lingkungan dan tidak mengacu Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sehingga dampak bencana ekologis seperti banjir akan terus terjadi.

“Palembang sendiri memiliki luas 35.855 Ha yang mayoritasnya topologi Provinsi ini adalah daerah rawa. Namun  saat ini hanya menyisakan 2.372 Ha luasan rawa di Kota Palembang . Selain itu tidak efektifnya keberadaan  drainase termasuk kolam retensi akibat kebijakan pemerintah yang lamban menyelesaikan permasalahan banjir  di kota Palembang yang telah 11 kali menerima penghargaan Adipura, sungguh ironi. Akibatnya hampir seluruh  warga dirugikan akibat bencana ekologis yang terjadi (akumulasi dampak kebijakan yang mengabaikan aspek  lingkungan hidup),” katanya, Selasa (13/11).

Baca:  Jupiter Aerobatic Team Indonesia Mampir Di Palembang

Palembang menurutnya seharusnya ada 77 kolam retensi di Kota Palembang untuk badan tampungan air, sekarang hanya ada 26 kolam retensi yang tersisa.

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang tidak sesuai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Pelanggaran Tata Ruang merupakan dampak utama  banjir.

“Minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga menjadi faktor penyebab banjir ketika Palembang diguyur hujan  karena terganggunya sistem distribusi air,” katanya.

Di dalam Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan  Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka  hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Saat ini, RTH di Kota Palembang sendiri hanya  3.645 Ha saja dari kewajiban yang seharusnya 10.756 Ha.

Baca:  Hary Tanoe: Materi Industri 4.0 Harus Ada di Kurikulum Sekolah

Jika pemerintah berorientasi pada solusi penyelesaian  permasalahan banjir yang terjadi, maka diperlukan perhatian lebih kepada faktor penyebab secara komprehensif.

“Aspek-aspek lingkungan perkotaan seperti perluasan RTH, memulihkan serta menjaga area rawa yang tersisa,  memperbaiki sistem drainase dan memastikan fungsi kolam retensi berjalan dengan baik, serta dengan tegas  pemerintah harus memastikan tidak ada lagi proses pembangunan dilakukan tanpa ada KLHS dan AMDAL

(dokumen lingkungan hidup).Karena kita ketahui bersama proses dokumen lingkungan hidup terkadang hanya  bersifat formalitas semata” tutupnya.#osk

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Pelantikan Ketua DPRD Sumsel Tunggu SK Kemendagri

Palembang, BP Kapan pelantikan Ketua DPRD Sumsel belum dapat dipastikan. Pasalnya hingga kini, sekretaris DPRD Sumsel belum menerima Surat Keputusan ...