Home / Kalam / Opini / Sukseskan Pemungutan, Perhitungan dan Penetapan Perolehan Suara Pileg dan Pilpres 2019

Sukseskan Pemungutan, Perhitungan dan Penetapan Perolehan Suara Pileg dan Pilpres 2019 Satu Suara Anda, Penentu Pemimpin Masa Depan

Pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 yang digelar bersamaan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 17 April 2019 makin dekat, Pemilihan legislatif ini akan diikuti oleh 15 partai politik di Kabupaten Ogan Ilir.

Dra Massuryati

Menariknya, pelaksanaan Pemilu 2019 ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika Pemilu 2014 memakai metode BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) dalam menentukan jumlah kursi, maka pemilu kali ini akan menggunakan teknik Sainte Lague untuk menghitung suara.

Metode ini diperkenalkan oleh seorang matematikawan asal Prancis bernama Andre Sainte Lague pada tahun 1910. Sementara di Indonesia regulasi ini disahkan pada 21 Juli di DPR RI dengan menggabungkan tiga undang-undang pemilu, yakni UU 8 2012 tentang Pemilu Legislatif, UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Lantas, bagaimana cara menghitung suara dengan teknik ini? Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyebutkan bahwa partai politik harus memenuhi ambang batas parlemen sebanyak 4 persen dari jumlah suara. Hal ini diatur dalam Pasal 414 ayat 1.

Sesudah partai memenuhi ambang batas parlemen, langkah selanjutnya adalah menggunakan metode Sainte Lague untuk mengonversi suara menjadi kursi di DPR. Hal itu tertera dalam Pasal 415 (2), yaitu setiap partai politik yang memenuhi ambang batas akan dibagi dengan bilangan pembagi 1 yang diikuti secara berurutan dengan bilangan ganjil 3,5, 7 dan seterusnya.

Sebelum mencoblos masyarakat ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut antaranya pemilih terdaftar dalam formulir model A. 3-KPU: dengan menunjukkan model c6-KPU dan ktp-el/sim/kk/paspor, pemilih terdaftar dalam formulir model A4-KPU: menunjukkan model A. 5-KPU dan ktp-el/sim/kk/paspor bagi yang terdaftar dalam formulir model A. 4-kpu, pemilih tidak terdaftar dalam formulir model A. 3.-KPU dan model A. 4-kpu:menunjukkan ktp-el.

Nantinya pada saat pelaksanaan berdasarkan draft PKPU pungut hitung, bahwa ada 5 surat suara yang akan dicoblos oleh pemilih antara lain warna hitam untuk surat suara presiden dan wakil presiden, warna biru surat suara untuk memilih anggota DPRD Sumsel, surat suara warna kuning untuk memilih anggota DPRRI, surat suara warna hijau untuk memilih anggota DPRD kabupaten/kota dan surat suara warna merah untuk memilih anggota DPD RI.

Untuk tata cara pemberian suara pada surat suara, pada surat suara presiden dan wakil presiden yaitu mencoblos pada nomor, nama, foto pasangan calon dalam satu kotak. Pada surat suara DPD mencoblos pada nomor, nama atau foto calon dalam satu kolom calon yang sama, sementara untuk surat suara DPR/DPRD dan DPRD kabupaten/kota yaitu mencoblos pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon partai politik yang sama

Sementara untuk penetapan pasangan calon terpilih, perolehan kursi dan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilu, untuk presiden dan wakil presiden, anggota DPRD dan DPD RI, anggota DPRD Sumsel dan anggota DPRD kabupaten /kota paling lama tiga hari setelah MK mencantumkan permohonan perselisihan hasil pemilu dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK). Untuk penetapan pasangan calon terpilih, perolehan kursi dan calon terpilih pasca putusan MK paling lama tiga hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan MK dibacakan.

Masyarakat juga perlu mengetahui soal penghitungan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Sumsel dan DPRD kabupaten/kota:

Penetapan Ambang Batas atau Parliamentary Threshold ( PT)

KPU menetapkan parpol yang memenuhi ambang batas perolehan suara pemilu anggota DPR sedikitnya 4persen dari jumlah suara sah secara nasional (pemilu anggota DPR) untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi DPR, yang disampaikan ke pimpinan parpol tingkat pusat dan bawaslu. Untuk itu perolehan suara sah setiap parpol secara nasional: jumlah seluruh perolehan suara sah partai politik secara nasionalx100persen=ambang batas. Dan penetapan ambang batas ini, hanya berlaku untuk pemilihan anggota DPRRI. Sementara untuk anggota DPDRI berdasarkan perolehan suara terbanyak di Sumsel dari nomor satu sampai empat, hal tersebut berdasarkan ketentuan undang-undang setiap daerah di Indonesia perwakilan jumlah anggota DPDRI sebanyak 4orang.

Penetapan Kursi

KPU, KPU provinsi, KPU/KIP kabupaten/kota menetapkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota setiap parpol pada masing-masing dapil dengan ketentuan: pertama, menetapkan jumlah suara sah setiap parpol disetiap dapil sebagai suara sah setiap parpol, kedua membagi suara sah setiap parpol dengan bilangan pembagi 1,diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3,57 dan seterusnya, ketiga hasil pembagian diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak dan keempat nilai terbanyak pertama mendapatkan kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapatkan kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga dan seterusnya sampai jumlah kursi pada dapil yang bersangkutan habis terbagi

Penetapan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota terpilih, disetiap dapil

Pertama perolehan kursi parpol, kedua suara sah nama calon yang tercantum dalam DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota di setiap dapil, ketiga calon terpilih didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sesuai perolehan kursi parpol pada dapil bersangkutan

Terdapat dua orang atau lebih calon anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD kabupaten/kota memperoleh suara sah yang sama maka, satu calon terpilih ditentukan dengan sebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang, kedua jika masih sama calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai pemenang, jika jenis kelamin sama maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut.

Penetapan Calon Kursi dan Calon Terpilih

KPU/KIP kabupaten/kota menuangkan perolehan kursi parpol dan calon terpilih untuk anggota DPRD kabupaten/kota ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir model EB-KPU kabupaten/kota——–> keputusan KPU/KIP kabupaten/kota tentang penetapan perolehan kursi parpol dan calon terpilih pemilu anggota DPRD kabupaten/kota

KPU menuangkan perolehan kursi parpol dan calon terpilih untuk anggota DPR kedalam berita acara dengan menggunakan formulir model e-KPU——>keputusan KPU tentang perolehan kursi parpol dan calon terpilih anggota DPR.

Sementara untuk penetapan calon anggota DPD terpilih, KPU menetapkan peringkat perolehan suara dan calon terpilih anggota DPD, berdasarkan nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, keempat di masing-masing provinsi. Kemudian KPU menetapkan calon pengganti calon anggota DPD terpilih dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam dan seterusnya di masing-masing provinsi dan KPU menetapkan calon anggota DPD terpilih dengan keputusan KPU.

Untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu, kotak suara tersegel hasil rekapitulasi di kecamatan yang diserahkan kepada ke KPU. Bahkan saat ini menggunakan metode saint league untuk melaksanakan sistem penghitungan perolehan kursi caleg terpilih 2019. Adalah sebuah kewajiban bagi anggota komisioner KPU bersama masyarakat untuk menyukseskan pileg dan pilpres 2019, memilih pemimpin yang terbaik. Satu suara yang diberikan memberikan arti untuk masa depan bangsa!.

Dra Massuryati merupakan anggota aktif komisioner bidang
Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Ogan Ilir periode 2014-2019

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online