Home / Headline / Pembahasan APBD Sumsel 2019 Keteteran

Pembahasan APBD Sumsel 2019 Keteteran

BP/IST
RA Anita Noeringhati

Palembang, BP

Pembahasan APBD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2019 lantaran berganti Gubernur mengakibatkan pembahasannya menjadi terlambat dan keteteran.
Berdasarkan aturan Permendagri maksimal pembahasan APBD selesai di akhir November karena jika melebihi batas waktu  yang ditentukan oleh aturan undang undang itu konsekuensinya Sumsel 6 bulan tidak dapat gaji.
” Dulu kita pernah awal november sudah mengesahkan APBD Sumsel sehingga sebagusnya seperti itu, untuk provinsi sendiri ini sudah termasuk terlambat karena di tahun  2018 yang dibahas di 2017 itu November sudah selesai, pembahasannya sudah kita mulai di September, ” kata Ketua Komisi IV DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati ketika ditemui di DPRD Sumsel, Kamis (8/11).
Agar tidak terlambat menurutnya pembahsaan APBD Sumsel 2019 harus dilakukan secara maraton.
“Insya Allah bisa terkejar karena masa transisi ini aturan aturan hukum harus betul betul dipakai dan tidak menyalahi contoh di dalam pembahasan KUA PPAS kita harus berdasarkan RKPD , Rencana Kerja Pemerintah Daerah itu dari RPJM itu dipotong potong setiap tahun menjadi RKPD , jni khan msdih 2018 otomatis ini masih RPJMD yang lama sementara kita masa transisi dengan Gubernur yang baru,” katanya.
Sehingga RPJMD Gubernur Sumsel yang baru belum ada karena masih 2019 sampai selesai sehingga perlu dasar dasar hukum yang pasti karena pembahasan rencana kerja ini diawali dengan musrenbang yang dimulai dari usulan kabupaten dan kota dan masyarakat.
“Tapi di 2019 tidak semua usulan itu masuk walaupun itu terkait dengan SKPD ini memerlukan waktu yang maraton ,” katanya.
Walaupun pembahasan APBD Sumsel 2019 keteteran menurutnya Sumsel sudah beberapa kali menghadapi masa transisi namun tidak ada masalah.
“Hanya masa transisi yang repot ini sebagian program reses sepertinya  tidak terakomodir sehingga kita harus lihat bagaimana mekanismenya,” katanya.#osk
Baca:  2017, WCC Palembang Dampingi 187 Kasus
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

DPRD Sumsel Minta Inventarisir Ulang Lahan Pemprov Yang di BOT

Palembang, BP   Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan HA Syarnubi SP MM meminta perhatian pemprov melalui BPKAD bidang aset untuk ...